- Jurnalis Parepare menggelar unjuk rasa pada 12 November 2026 karena pernyataan Wali Kota Tasming Hamid.
- Aksi protes dilakukan di depan Kantor Wali Kota untuk menuntut permintaan maaf dan klarifikasi resmi.
- Wali Kota Tasming Hamid akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Parepare.
Tasming Hamid Sampaikan Permintaan Maaf
Polemik ini bermula dari pernyataan Tasming Hamid dalam rapat Monev SKPD di Auditorium BJ Habibie, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, Tasming menyoroti pemberitaan sejumlah media yang dinilainya kerap menyudutkan Pemerintah Kota Parepare dengan narasi negatif.
Ia juga mempertanyakan sikap media yang menjalin kerja sama iklan atau kontrak publikasi dengan pemerintah daerah, tetapi masih menerbitkan pemberitaan kritis terhadap Pemkot Parepare.
Baca Juga:Usai Viral Ucapan 'Halal Darahnya', Pemkot Parepare Akhirnya Minta Maaf
Bahkan, dalam rekaman video yang beredar di media sosial, Tasming menyebut adanya media yang dianggap 'bali bella' atau bermuka dua.
Pernyataan tersebut kemudian menuai reaksi dari kalangan jurnalis dan pekerja media di Parepare.
Merespons polemik tersebut, Tasming akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh insan pers.
Ia menegaskan tidak memiliki maksud mengancam, mengintimidasi, ataupun membatasi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, khususnya rekan-rekan media di Kota Parepare. Jika pernyataan saya sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan terhadap kebebasan pers, saya sungguh meminta maaf," kata Tasming melalui keterangan persnya.
Baca Juga:Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
Ia mengatakan kritik dan masukan media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan.
Tasming juga menegaskan Pemkot Parepare tetap terbuka terhadap pemberitaan kritis selama disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Ia memastikan kerja sama pemerintah dengan perusahaan media tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembatasan independensi jurnalistik.
"Tidak ada niat untuk menghalangi media menjalankan tugasnya. Saya menghormati kebebasan pers dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari masyarakat maupun media," ujarnya.
