- Prof Bachtiar Nappu dari Unhas menyatakan pemadaman listrik di Sulsel terjadi karena defisit daya pada 2 September 2026.
- Kebutuhan listrik masyarakat yang mencapai 1.500 MW lebih besar daripada kemampuan pembangkit sebesar 1.000 MW.
- Operator melakukan pengurangan beban atau load shedding untuk menstabilkan sistem dan mencegah kerusakan yang lebih luas.
SuaraSulsel.id - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak hanya berkaitan dengan gangguan jaringan.
Dari sisi sistem ketenagalistrikan, pemadaman terjadi ketika kebutuhan listrik masyarakat lebih besar dibandingkan daya yang mampu disediakan pembangkit.
Kondisi tersebut membuat operator harus melakukan pengurangan beban atau load shedding.
Sederhananya, sebagian wilayah dipadamkan sementara agar sistem kelistrikan tetap stabil dan tidak mengalami gangguan yang lebih luas.
Baca Juga:Kapan Pemadaman Listrik Makassar Berakhir ? Ini Jawaban PLN
Guru Besar Teknik Elektro Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Bachtiar Nappu menjelaskan sistem kelistrikan pada dasarnya bekerja dengan prinsip keseimbangan antara daya yang dihasilkan pembangkit dan listrik yang digunakan konsumen.
Pembangkit menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara beban listrik berasal dari berbagai perangkat yang digunakan, mulai dari lampu, pendingin ruangan, kipas angin hingga mesin-mesin industri.
"Dalam teori sistem ketenagalistrikan, total pembangkit harus seimbang dengan beban sistem," kata Bachtiar, Rabu, 2 September 2026.
Ia memberikan gambaran sederhana. Jika kebutuhan listrik dalam suatu sistem mencapai 1.000 megawatt (MW), maka pembangkit juga harus mampu menyediakan daya sekitar 1.000 MW.
Keseimbangan itu menjadi sangat penting. Sistem kelistrikan tidak hanya membutuhkan listrik yang cukup, tetapi juga harus menjaga agar produksi dan konsumsi berada pada titik yang sesuai.
Baca Juga:Sulsel Darurat Air dan Listrik Padam, BMKG Ungkap Fakta Ini
"Kalau beban sistem 1.000 MW, maka yang harus digenerate pembangkit juga 1.000 MW," ujarnya.
Sebaliknya, daya pembangkit yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan juga bukan kondisi ideal.
Menurut Bachtiar, ketidakseimbangan tersebut dapat memengaruhi frekuensi sistem.
"Kalau total pembangkit lebih besar dari beban itu tidak bagus juga. Frekuensi itu di atas 60 Hz dan merusak peralatan," jelasnya.
Namun, persoalan yang lebih sering menjadi perhatian ketika daya pembangkit justru tidak mampu mengejar kebutuhan listrik masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, terjadi defisit daya. Jika kebutuhan listrik terus meningkat sementara kemampuan pembangkit terbatas, sistem tidak dapat mempertahankan seluruh beban tetap menyala.
Bachtiar menggambarkan kondisi tersebut dengan mengambil contoh sederhana sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan atau Sulbangsel.
Misalnya, kebutuhan listrik pada saat beban puncak mencapai 1.500 MW. Dalam kondisi normal, pembangkit harus mampu menyediakan daya dalam jumlah yang kurang lebih sama.
Masalah muncul ketika kemampuan pembangkit hanya berada di angka 1.000 MW.
"Misal di Sulsel itu puncak sistem 1.500 MW, maka total pembangkitan daya itu harus 1.500 MW juga. Kalau terjadi pemadaman, artinya beban 1.500 MW ini tidak seimbang dengan daya yang mau disalurkan," katanya.
Jika pembangkit hanya mampu menyediakan 1.000 MW sementara kebutuhan mencapai 1.500 MW, terdapat kekurangan daya sekitar 500 MW.
"Dayanya cuma 1.000 MW, sementara beban 1.500 MW. Seperti lebih besar pasak daripada tiang," ujar Bachtiar.
Dalam kondisi seperti itu, operator yakni PLN tidak bisa membiarkan seluruh pelanggan tetap menggunakan listrik seperti biasa. Sebab, ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan dapat mengganggu kestabilan sistem secara keseluruhan.
Salah satu cara yang dilakukan adalah mengurangi beban listrik sebesar kekurangan daya tersebut.
"Supaya berjalan sistem kelistrikan, maka harus diseimbangkan. Kapasitas pembangkit kan cuma 1.000 MW, maka beban tadinya 1.500 MW harus diturunkan 500 supaya menjadi 1.000 MW. Supaya bisa normal kita mendapat suplai listrik," tegasnya.
Pengurangan beban inilah yang dalam sistem ketenagalistrikan disebut load shedding.
Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat, load shedding berarti pemadaman listrik secara terencana atau bergilir.
Sebagian pelanggan diputus sementara dari sistem agar jumlah konsumsi listrik turun dan kembali sesuai dengan daya yang tersedia.
"Proses pengurangan beban itu yang disebut load shedding. Itu pemotongan beban. Bahasa sosialnya itu pemadaman. Jadi kebutuhan daya masyarakat itu dipotong agar seimbang," jelas Bachtiar.
Dengan demikian, pemadaman bergilir tidak selalu berarti seluruh sistem kelistrikan mengalami kerusakan. Dalam kondisi tertentu, pemadaman justru menjadi langkah untuk mencegah masalah yang lebih besar.
Ketika sebagian wilayah dipadamkan, konsumsi listrik pada sistem ikut turun. Beban yang tersisa kemudian disesuaikan dengan kemampuan pembangkit yang tersedia.
Pemadaman pun dapat dilakukan secara bergantian. Ketika satu wilayah mendapat giliran padam, wilayah lain tetap mendapatkan pasokan.
Setelah kondisi sistem memungkinkan, pasokan dapat dikembalikan dan wilayah lainnya yang mendapat giliran.
Cara tersebut membuat pengurangan beban dapat dilakukan tanpa memadamkan seluruh sistem secara bersamaan.
Namun, konsekuensinya tetap dirasakan masyarakat. Rumah tangga harus menghentikan sementara penggunaan peralatan listrik.
Pelaku usaha, UMKM, perdagangan, pelayanan publik hingga industri juga dapat mengalami gangguan aktivitas.
Karena itu, informasi mengenai kondisi sistem dan jadwal pemadaman menjadi penting agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mempersiapkan diri.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
