Muktamar NU Memanas, Begini Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU

Baca 10 detik

Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Jombang pada Sabtu, 29 Agustus, memutuskan mekanisme voting untuk pemilihan ketua umum.
Pimpinan Sidang Mohammad Nuh menyatakan voting disepakati sebagai alternatif karena peserta belum sepakat melalui musyawarah mufakat di Komisi Organisasi.
Pemungutan suara melibatkan perwakilan PCNU, PWNU, dan PCINU untuk menentukan pola pemilihan di tengah usulan sistem AHWA.

Pernyataan tersebut kemudian menambah dinamika pembahasan dalam sidang pleno.

Voting Melibatkan Perwakilan PCNU, PWNU dan PCINU

Setelah perdebatan mengenai mekanisme pemilihan berlangsung, pimpinan sidang akhirnya memutuskan voting menjadi jalan keluar apabila musyawarah mufakat tidak menghasilkan kesepakatan.

Prof Mohammad Nuh kemudian menskors sidang dan menjadwalkan pemungutan suara mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU pada Sabtu malam pukul 19.00 WIB.

Voting tersebut tidak dilakukan oleh seluruh peserta secara individual. Suara akan diwakili oleh masing-masing ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Dengan demikian, suara para pimpinan struktur NU tersebut akan menjadi penentu apakah pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui sistem yang diusulkan dalam forum muktamar.

Pimpinan Sidang Komisi Organisasi Prof Asrorun Niam juga menyampaikan bahwa persyaratan pencalonan Ketua Umum PBNU telah disepakati untuk dibuat lebih longgar, dengan tetap memenuhi persyaratan inti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

Mekanisme voting ini menjadi tahapan penting dalam Muktamar ke-35 NU karena hasilnya akan menentukan bagaimana Ketua Umum PBNU periode mendatang dipilih, di tengah munculnya dua pendekatan utama, yakni pemilihan langsung dan mekanisme AHWA.

Setelah mekanisme tersebut ditetapkan, proses selanjutnya akan mengarah pada penentuan calon dan pemilihan Ketua Umum PBNU periode mendatang.