Mikroplastik Ancam Masa Depan Rumput Laut Indonesia

SuaraSulsel.id - Ancaman mikroplastik tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi mulai menjadi persoalan serius yang mengancam keberlanjutan industri rumput laut Indonesia.

Mulai dari petani, peneliti, akademisi hingga pemerintah sepakat bahwa pencemaran laut dapat menggerus kualitas rumput laut, mengancam pasar ekspor, hingga menurunkan kesejahteraan jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada komoditas tersebut.

Kekhawatiran itu mengemuka dalam diskusi Program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Sulawesi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor rumput laut di Unhas, Selasa 21 Juli 2026.

Mereka menilai persoalan mikroplastik harus ditangani dari hulu hingga hilir, bersamaan dengan upaya meningkatkan nilai tambah produk rumput laut.

Baca Juga:IKA Perikanan Unhas: Nelayan Harus Dilibatkan Sistematis dalam Penyelamatan Laut

Program PAIR Sulawesi merupakan program penelitian pertama di Sulawesi yang didanai bersama oleh kedua negara dengan skema pendanaan 50:50.

Dengan total anggaran Rp120 Miliar. Akan dialokasikan selama 4 tahun. Program penelitian ini harus bermanfaat ke masyarakat.

Laut Kini Dipenuhi Sampah Plastik

Perwakilan Komunitas Petani Rumput Laut, Arman Arfah, mengenang kondisi pesisir sekitar dua dekade lalu.

Menurutnya, masyarakat pesisir memandang laut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar ruang mencari nafkah.

Baca Juga:Penelitian Baru Ungkap Akar Budaya Toalean di Sulawesi Selatan

"Dua puluh tahun lalu, masyarakat pesisir tidak hanya melihat laut sebagai hamparan ombak, tetapi sebagai halaman depan rumah. Laut menjadi sekolah pertama bagi nelayan belajar kesabaran, keberanian, dan keikhlasan. Laut juga menjadi sumber kehidupan. Ketika air surut, rumput laut terbentang di mana-mana," ujarnya.

Namun kondisi itu kini berubah drastis. Perjalanan nelayan menuju lokasi budidaya sering kali harus melewati sungai yang dipenuhi sampah plastik hingga mengganggu mesin perahu.

Sesampainya di laut, hamparan rumput laut justru berdampingan dengan tumpukan sampah plastik.

"Mungkinkah kita menghasilkan ikan dan rumput laut yang sehat jika lautnya sakit karena tercemar?" kata Arman yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi Petani dan Pengelolaan Rumput Laut Indonesia.

Ia menilai rumput laut saat ini harus bertahan di tengah ekosistem laut yang semakin rentan terhadap pencemaran dan berbagai penyakit.

Menurutnya, budidaya rumput laut berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila kualitas lingkungan laut tetap terjaga.

"Kalau kita ingin belajar tentang rumput laut yang berkelanjutan, laut harus bersih. Peneliti sudah mengetahui mikroplastik ada di mana-mana, bahan kimia juga sudah ada di mana-mana. Limbah industri bahkan menyebabkan kematian massal rumput laut," katanya.

Arman menegaskan, tanpa ekosistem laut yang sehat mustahil menghasilkan produk yang sehat dan berkelanjutan.

"Petani harus sejahtera. Tidak ada konservasi jika nelayan miskin. Nilai tambah harus benar-benar dirasakan masyarakat paling bawah," ujarnya.

Peneliti Unhas Temukan Mikroplastik di Area Budidaya

Kekhawatiran para petani diperkuat hasil penelitian yang dilakukan peneliti mikroplastik Universitas Hasanuddin, Shinta Werorilangi.

Menurut Shinta, mikroplastik saat ini telah ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia.

"Semua wilayah perairan pasti ada mikroplastik. Dengan penggunaan berbagai material plastik seperti botol plastik maupun tali plastik pada budidaya rumput laut, memang mikroplastik berada di sekitar kawasan budidaya," jelasnya.

Dalam penelitiannya, tim mengambil sampel sedimen di bawah bentangan rumput laut dan membandingkannya dengan lokasi jauh sekitar dua kilometer dari area budidaya.

Hasilnya menunjukkan kandungan mikroplastik di kawasan budidaya lebih tinggi dibandingkan lokasi yang jauh dari aktivitas budidaya.

Mikroplastik juga ditemukan pada sampel rumput laut, kerang yang menempel pada tali budidaya, hingga ikan yang hidup di sekitar kawasan budidaya.

Shinta mengingatkan persoalan ini berpotensi menjadi hambatan perdagangan internasional. Apabila standar mutu rumput laut nantinya memasukkan indikator kandungan mikroplastik.

"Kalau kualitas rumput laut sudah memasukkan indikator mikroplastik, tentu akan berdampak pada ekspor," ujarnya.

Penelitian yang dilakukan pada 2024 di Kabupaten Jeneponto, salah satu sentra produksi rumput laut nasional, juga menemukan keberadaan mikroplastik.

Namun, menurutnya, sumber pencemaran tersebut masih perlu ditelusuri lebih jauh melalui identifikasi jenis polimer.

"Apakah (mikroplastik) berasal dari alat budidaya atau dari luar kawasan, itu masih perlu diteliti. Banyak sekali jenis polimer. Ada yang berasal dari aktivitas budidaya, ada juga yang bukan. Mikroplastik berasal dari banyak sumber, mulai dari sampah rumah tangga hingga terbawa arus laut dari daerah lain," jelasnya.

Nilai Tambah Lebih Penting daripada Bahan Mentah

Selain persoalan lingkungan, akademisi Monash University, Prof. Daniel Prajogo, menyoroti panjangnya rantai pasok rumput laut Indonesia yang dinilai membuat keuntungan petani semakin kecil.

Menurut Daniel, setiap perpindahan produk dari satu pelaku ke pelaku lain selalu menambah biaya dan margin keuntungan. Sehingga nilai yang diterima petani menjadi sangat rendah.

"Semakin panjang rantai pasok, semakin banyak keuntungan yang hilang di tingkat petani. Kita harus membuat rantai pasok lebih efisien dengan menghilangkan mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah," katanya.

Ia menilai kondisi petani rumput laut di Indonesia tidak jauh berbeda dengan petani padi yang hanya memanen, mengeringkan, lalu menjual hasil panennya sebagai bahan mentah.

Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati sektor hilir yang mengolah produk menjadi barang bernilai tinggi.

"Restoran nasi goreng memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibanding petani yang memproduksi beras," ujarnya memberi ilustrasi.

Daniel mencontohkan rumput laut curva yang selama ini banyak dibuang di pantai.

Ternyata memiliki kandungan bio-pigmen untuk pewarna alami. Serta memiliki bahan pembuat lapisan pengawet yang dapat dimakan. Sehingga mampu memperpanjang umur simpan buah tanpa pendingin.

Limbah cair hasil pengolahan rumput laut juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair, sedangkan limbah padatnya dapat diolah menjadi bioplastik sehingga hampir tidak menyisakan limbah.

Ia berharap petani mampu mengolah sendiri hasil panennya. Tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga produk turunan bernilai tinggi.

"Nilai tambah ini bisa memberikan perubahan yang sangat nyata," katanya.

Menurut Daniel, dari tujuh mata rantai pasok yang ada saat ini, sebenarnya dapat dipangkas menjadi tiga mata rantai.

Keuntungannya petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga pengolah.

Ia mengungkapkan data produksi rumput laut Indonesia mencapai sekitar 10 juta ton, namun hanya menghasilkan nilai ekonomi sekitar 260 juta dolar AS.

Sebaliknya, Korea Selatan mampu menghasilkan sekitar 1,3 miliar dolar AS hanya dari produksi sekitar 1,6 juta ton.

"Perbedaannya sangat jauh karena nilai tambah produk yang dihasilkan," ujarnya.

Pemerintah Mulai Tinggalkan Botol Plastik

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Tim Kerja Rumput Laut Direktorat Rumput Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aditya Herry Emawan, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait penanganan sampah dan penggunaan botol plastik dalam budidaya rumput laut.

"Mayoritas pembudidaya rumput laut masih menggunakan botol plastik bekas AMDK karena murah dan mudah diperoleh," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, telah menerbitkan surat edaran agar pembudidaya tidak lagi menggunakan botol plastik dan beralih ke sarana budidaya yang lebih ramah lingkungan.

Di sejumlah daerah juga telah dilakukan proyek percontohan dengan memberikan bantuan pelampung berbahan HDPE (High-Density Polyethylene) yang memiliki masa pakai lebih dari 15 tahun.

HDPE adalah polimer termoplastik dari minyak bumi yang dikenal sangat kuat, tahan lama, dan aman dari bahan kimia berbahaya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, M. Ilyas, mengatakan Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra utama rumput laut nasional dengan luas lahan budidaya sekitar 41 ribu hektare.

Komoditas tersebut menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan menyumbang sekitar 30 persen produksi rumput laut Indonesia, dengan total produksi mencapai sekitar 4,5 juta ton per tahun.

Wilayah Teluk Bone, Selat Makassar, hingga lebih dari 300 pulau dinilai masih memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya.

Namun, selain persoalan tata ruang laut dan akurasi data produksi, ancaman mikroplastik juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Kami juga sangat resah dengan mikroplastik," kata Ilyas.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sulsel telah mendistribusikan sekitar 500 ribu pelampung ramah lingkungan pengganti botol plastik kepada para pembudidaya.

Program tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi budidaya yang lebih ramah lingkungan karena botol plastik umumnya hanya bertahan dua kali masa panen sebelum berubah menjadi sampah di laut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, menyebut persoalan serupa juga terjadi di wilayahnya.

"Jika musim hujan, semua sampah dari daratan masuk ke laut," ujarnya.

Para pemangku kepentingan menilai upaya mengatasi mikroplastik tidak cukup hanya dengan membersihkan laut.

Perubahan pola budidaya, pengelolaan sampah dari daratan, penguatan riset, serta peningkatan nilai tambah di tingkat petani harus berjalan bersamaan.

Agar rumput laut Indonesia tetap mampu bersaing di pasar global sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.