- Data BPS mencatat lulusan SMK di Sulawesi Selatan memiliki tingkat pengangguran tertinggi mencapai 9,74 persen pada November 2025.
- Kesenjangan keterampilan antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan industri menyebabkan lulusan SMK sulit terserap di pasar kerja formal.
- Dinas Pendidikan Sulsel meluncurkan program Pelajar Andalan untuk menyelaraskan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Akibatnya, banyak lulusan SMK yang akhirnya terjebak dalam fase menunggu pekerjaan atau terpaksa masuk ke sektor informal yang tidak sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari selama sekolah.
"Tingkat pengangguran lulusan SMK yang paling tinggi menunjukkan pasar kerja belum mampu menyediakan jalur transisi yang rapi dari sekolah ke pekerjaan produktif," ujarnya, Sabtu, 6 Juni 2026.
Sutardjo mengatakan keberhasilan pendidikan vokasi seharusnya tidak diukur dari banyaknya sekolah atau jumlah jurusan yang dibuka.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak lulusan yang berhasil masuk ke dunia kerja formal dan bertahan dalam pekerjaan tersebut.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Rp15 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM Selayar
Menurutnya, persoalan ini muncul dari dua sisi sekaligus. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan, serta pengalaman kerja yang sesuai kebutuhan industri.
Namun di sisi lain, sebagian sekolah vokasi masih menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi produksi maupun standar industri terkini.
"Sering kali keterampilan yang diajarkan tertinggal dibanding kebutuhan dunia usaha. Jadi persoalannya bukan siapa yang salah, melainkan siapa yang belum terkoneksi," katanya.
Ancaman Bonus Demografi
Sutardjo mengingatkan jika kondisi tersebut terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lulusan SMK, tetapi juga perekonomian daerah secara keseluruhan.
Baca Juga:Penghapusan Denda Pajak Dongkrak Pendapatan Sulsel
Dalam jangka pendek, meningkatnya pengangguran usia muda berpotensi menekan pendapatan rumah tangga dan menahan konsumsi masyarakat.
Efek lanjutan akan dirasakan sektor usaha kecil, perdagangan, hingga jasa yang sangat bergantung pada daya beli masyarakat.
Sedangkan dalam jangka panjang, risiko yang lebih besar adalah hilangnya peluang memanfaatkan bonus demografi yang saat ini sedang dimiliki Indonesia.
Selain itu, jumlah pekerja informal berproduktivitas rendah bisa semakin meningkat, ketimpangan pendapatan melebar, dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan vokasi berpotensi menurun.
"Kalau tidak segera diperbaiki, negara bisa kehilangan momentum bonus demografi yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Disdik Siapkan Program Pelajar Andalan
