- Sosok berlatar belakang hukum ini resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum
- Sebelumnya, Asrul menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI
- Pengalamannya yang panjang di dunia hukum nasional membuat pelantikannya disebut sebagai langkah strategis Pemkot Makassar
SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan penyegaran organisasi dengan melantik sejumlah pejabat administrasi dan fungsional di lingkup pemerintah kota.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (28/10/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Pelantikan yang berlangsung khidmat itu dihadiri jajaran Forkopimda Kota Makassar, perwakilan Polri, TNI, Kejaksaan Negeri, serta para pimpinan OPD dan tokoh agama.
Namun dari sejumlah pejabat yang dilantik, perhatian publik tertuju pada satu nama: Dr. Asrul Alimina, SH., MH.
Baca Juga:Dari Semarang ke Makassar: Kisah Guru BK Ubah Hidup Anak-Anak Prasejahtera
Sosok berlatar belakang hukum ini resmi dipercaya sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Sebelumnya, Asrul menjabat sebagai Jaksa Ahli Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI dan pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengalamannya yang panjang di dunia hukum nasional membuat pelantikannya disebut sebagai langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kepastian hukum.
“Kami menghadirkan Pak Asrul bukan untuk bekerja sendiri, tetapi memimpin kolaborasi dalam menjalankan tugas-tugas hukum di Pemerintah Kota,” tegas Munafri dalam sambutannya.
Langkah Strategis dari Luar Birokrasi
Baca Juga:Polisi Makassar Dipecat Tidak Hormat! Ketahuan Lakukan Ini...
Pelantikan kali ini juga terbilang spesial, sebab untuk pertama kalinya Pemkot Makassar merekrut pejabat dari luar lingkup birokrasi daerah.
Wali Kota Munafri menyebut, kehadiran Asrul akan memperkuat upaya penyelesaian berbagai persoalan hukum, mulai dari penataan aset daerah, pengamanan dokumen hukum, hingga penyelesaian sengketa pertanahan yang selama ini menjadi pekerjaan besar pemerintah kota.
“Pemerintah Kota Makassar konsisten memberi perhatian terhadap berbagai persoalan hukum. Karena itu, kami butuh tim yang mampu mengurai masalah dengan cepat dan tepat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, rotasi dan mutasi pejabat bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari penyegaran organisasi dan upaya memperkuat sistem kerja birokrasi agar lebih adaptif.
“Yang sebelumnya bekerja baik kita tempatkan pada posisi strategis lainnya, seperti Pak Ihsan yang kini fokus di bidang pertanahan,” tambahnya.
Integritas dan Kolaborasi
