- DPRD Sulsel Gelar Rapat di Gedung Darurat
- Ketua DPRD: Gedung Hangus, Semangat Tak Padam
- Gubernur Sulsel Sampaikan Permintaan Maaf
SuaraSulsel.id - Suasana rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan pada Senin, 8 September 2025, tampak berbeda dari biasanya.
Tidak ada lagi ruangan megah dan kursi empuk yang menjadi tempat wakil rakyat bersidang seperti biasanya. Gedung itu kini tinggal puing setelah dilalap api dalam kerusuhan Jumat, 29 Agustus 2025 lalu.
Sebagai gantinya, rapat paripurna digelar di aula Dinas Bina Marga. Sebuah ruangan yang sehari-hari dipakai untuk pertemuan internal pegawai.
Ruangan ini kini mendadak berubah fungsi menjadi "gedung darurat" DPRD Sulsel.
Baca Juga:Kerusakan Gedung DPRD Sulsel Ditanggung Asuransi
Kursi-kursi tambahan tampak disusun rapat memenuhi hampir seluruh ruang.
Dari pantauan terlihat sebanyak 64 anggota dewan yang hadir harus berbagi tempat dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta staf yang juga hadir. Suasana terasa padat, pengap, berbeda jauh dengan ruang paripurna DPRD yang luas dan dilengkapi fasilitas mewah.
"Izinkan saya mengucapkan keprihatinan atas kejadian yang terjadi di gedung DPRD Sulsel dan Makassar hingga mengakibatkan korban jiwa dan pembakaran," kata Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi sambil membuka rapat.
Meski sederhana, jalannya rapat tetap khidmat. Pimpinan DPRD, Andi Rachmatika Dewa memimpin sidang dari meja kecil yang berada di depan ruangan.
Pendingin ruangan yang terbatas juga membuat suasana agak gerah. Namun para peserta tetap berusaha mengikuti sidang dengan tenang.
Baca Juga:DPRD Sulsel Pindah Kantor, Anggaran Ratusan Miliar Disiapkan!
Situasi ini menggambarkan bagaimana aktivitas pemerintahan tak bisa berhenti sekalipun gedung utama DPRD hancur akibat amukan massa.
Namun, keterbatasan ruang jelas menjadi tantangan. Beberapa staf mengaku harus berdiri di belakang ruangan karena kursi tidak cukup.
Beberapa lainnya memilih keluar-masuk untuk memberi ruang bagi anggota dewan yang sedang rapat.
Pemprov Sulsel dan DPRD terpaksa mengambil langkah cepat mencari lokasi alternatif agar kegiatan pemerintahan tidak terhambat.
Selain aula Dinas Bina Marga, Pemprov Sulsel juga menyiapkan opsi lain untuk lokasi sementara. Para wakil rakyat akan menumpang berkantor di beberapa dinas seperti Dinas Perkimtan dan Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
"Kami menegaskan gedung DPRD adalah milik rakyat. Walaupun hangus terbakar, tapi semangat kami untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat tak pernah padam," lanjut Rachmatika menahan tangis.
Sebelumnya, beberapa kantor OPD seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan disebut siap dipakai jika diperlukan. Namun anggota DPRD sepakat menggunakan kawasan di jalan AP Pettarani sebagai kantor sementara.
Seperti diketahui, Pemprov Sulsel telah mengusulkan anggaran sebesar Rp233 miliar ke Kementerian PUPR untuk pembangunan ulang gedung DPRD provinsi.
Sambil menunggu keputusan pusat, kegiatan rapat paripurna maupun pembahasan anggaran akan terus digelar di "gedung darurat" ini.
"Meskipun saat ini dihadapkan pada kondisi yang tidak biasanya, namun fungsi DPRD harus tetap berjalan dan satu kesatuan dengan Pemprov Sulsel," tutur legislator partai NasDem itu.
Rapat paripurna itu sendiri membahas pengajuan nota keuangan tentang perubahan APBD 2025. Dari total 84 anggota DPRD Sulsel, sebanyak 64 orang hadir, sementara 20 lainnya absen.
Di sela rapat, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan permintaan maaf berulang kali.
Ia menegaskan bahwa sebagai kepala eksekutif, ia turut bertanggung jawab atas tragedi pembakaran gedung DPRD.
"Kami mohon maaf. Sebagai eksekutif, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Tanpa alasan apapun, kami mohon maaf," kata Andi Sudirman.
Menurutnya, kerusuhan yang pecah malam itu merupakan peristiwa di luar kendali aparat. Ia mengaku bersama jajarannya sudah berupaya maksimal, namun massa sulit dikendalikan.
"Ini adalah suatu kejadian di luar kontrol daripada biasanya. Saya dan aparat sudah maksimal, tapi massa tidak bisa dikendalikan karena kondisinya sudah tidak seperti penyampaian aspirasi biasanya," ucapnya.
Gubernur juga menceritakan dirinya sempat dilempari batu saat menemui massa.
"Saat saya temui mereka di lapangan, mereka baik. Pas balik arah, saya dilempari. Bahkan Pak Kasdam yang ada di samping saya juga punggungnya kena lemparan batu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi Sudirman menilai sebagian besar pelaku kerusuhan adalah anak-anak di bawah umur yang terprovokasi melalui media sosial.
"Pas saya masuk dari sumber pelemparan itu, anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka juga terprovokasi dari media sosial seperti TikTok," tambahnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
