Kerusakan Gedung DPRD Sulsel Ditanggung Asuransi

SuaraSulsel.id - Gedung DPRD Sulawesi Selatan yang terbakar saat aksi demonstrasi pada Jumat, 29 Agustus 2025 ternyata telah dicover asuransi.

Dengan adanya perlindungan itu, biaya perbaikan seharusnya tidak sepenuhnya membebani APBN maupun APBD.

Sekretaris DPRD Sulsel, Jabir membenarkan bahwa setiap tahun gedung wakil rakyat itu memang dianggarkan untuk membayar premi asuransi.

"Iya, ada asuransinya. Setiap tahun itu ada (dianggarkan)," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 8 September 2025.

Baca Juga:DPRD Sulsel Pindah Kantor, Anggaran Ratusan Miliar Disiapkan!

Selain bangunan, Jabir bilang kendaraan dinas yang digunakan anggota DPRD Sulsel juga tercover asuransi.

"Gedung dan kendaraan juga semua diasuransikan," ucapnya.

Kepala Bagian Perlengkapan DPRD Sulsel, Said menambahkan nilai polis asuransi gedung DPRD sebesar Rp189 juta per tahun.

DPRD Sulsel menggunakan asuransi dari pihak Eka Lloyd Jaya.

"Kami sudah menjalin komunikasi dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan kerugian," ucapnya.

Baca Juga:Fatmawati Rusdi Pimpin Aksi Jumat Berkah Pasca Kebakaran Gedung DPRD Sulsel

Asuransi tersebut mencakup beberapa bangunan, mulai dari gedung utama, sekretariat DPRD, menara (tower), hingga gedung aspirasi.

Diketahui, api melalap habis seluruh ruangan paripurna dan ruang fraksi di gedung yang terletak di jalan Urip Sumoharjo itu.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya perlindungan aset melalui skema asuransi, termasuk perluasan asuransi risiko huru-hara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan jaminan tambahan seperti Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion (RSMDCC) terbukti sangat penting.

"Perluasan jaminan ini memberikan kepastian perlindungan bagi pemilik aset dari kerugian yang timbul akibat kerusuhan atau demonstrasi," kata Ogi, Kamis pekan lalu.

Ia menambahkan, OJK mendorong pemerintah pusat maupun daerah agar meningkatkan perlindungan aset negara melalui konsorsium asuransi barang milik negara. Pasalnya, hingga kini belum semua aset pemerintah masuk dalam jaminan tersebut.

Selain DPRD Sulsel, Gedung Negara Grahadi Surabaya, hingga tiga unit pos polisi di kawasan Slipi, Salemba Gunung Sari, serta sebuah hotel di Bandung mengalami kerusakan imbas aksi demo ricuh.

Kerusakan pada aset-aset ini sebagian besar ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta.

Kendati demikian, Ogi menegaskan bahwa terdapat indikasi juga sejumlah kendaraan yang dibeli dengan pinjaman dari bank maupun multifinance yang tidak dilengkapi perluasan jaminan untuk risiko kerusuhan huru-hara.

Sehingga akibat peristiwa tersebut kendaraan bermotor yang terkena dampak berpotensi tidak terlindungi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman mengaku tidak menahu soal asuransi Gedung DPRD Sulsel. Namun, ia menilai langkah tersebut sebagai mitigasi yang sangat baik.

"Itu bagus sebenarnya, mitigasi. Kalau ada kejadian luar biasa seperti sekarang, kita tidak perlu setengah mati cari uang untuk perbaikan karena ada swasta yang siap mengcover," ungkapnya.

Dari data Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 8 September 2025, item kerusakan di DPRD Sulsel mencakup kantor, menara, satu mobil avanza, satu unit box atm, pos penjagaan, tiga unit motor dan mushollah.

Selain itu, kerugian juga dialami Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Yakni meliputi satu unit avanza terbakar, satu mobil xpander, pos penjagaan, ruang aspirasi dan gardu listrik ikut dibakar.

Seperti diketahui, Pemprov Sulsel telah mengusulkan anggaran sebesar Rp233 miliar ke Kementerian PU untuk pembangunan ulang gedung DPRD provinsi.

Sambil menunggu keputusan pusat, kegiatan rapat paripurna maupun pembahasan anggaran akan digelar di aula Dinas Bina Marga.

Selain itu, sebagian pegawai DPRD yang sudah terbiasa dengan sistem kerja jarak jauh bisa kembali melaksanakan work from anywhere (WFA) agar beban operasional tidak terlalu berat.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing