SuaraSulsel.id - Pasca pembakaran Gedung DPRD Sulawesi Selatan oleh massa demonstrasi pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025, anggota DPRD Sulsel dipastikan akan menempati kantor sementara.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menyebut kantor yang akan digunakan adalah gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar atau daerah Sudiang.
Dengan begitu, aktivitas anggota DPRD Sulsel tetap berlanjut meski harus menyesuaikan lokasi sementara pasca insiden pembakaran gedung dewan.
"Kami sudah siapkan kantor Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Bagian depannya tetap dipakai Dishub, sementara bagian belakang akan digunakan oleh DPRD," ujar Jufri di Makassar, Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga:Prabowo Akan Jenguk Korban Kerusuhan Makassar? Ini Penjelasan Pemprov Sulsel
Jufri mengatakan sudah meninjau langsung kondisi gedung itu bersama ketua DPRD, Rachmatika Dewi dan seluruh ketua fraksi.
Menurutnya, gedung Dishub dipilih karena lebih siap digunakan dibandingkan opsi lain. Pemprov juga sempat menawarkan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
"Gedung Disperindag itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membenahi. Sementara DPRD juga punya anggaran tersendiri. Jadi nanti tinggal dialihkan penggunaan aset," jelasnya.
Jufri menerangkan, mekanisme penggunaan aset akan dilakukan melalui pengalihan resmi. Nantinya, Sekretariat DPRD Sulsel, Jabir agar memohon ke Sekretaris Provinsi terlebih dahulu sebagai pengelola aset.
Setelahnya dibuatkan surat pengelolaan untuk ditempati sementara.
Baca Juga:Demo di DPRD Sulawesi Utara Dibubarkan Paksa
"Saya tinggal bikinkan surat pengelolaannya. Kalau sudah resmi, DPRD bisa menggunakan anggarannya untuk membenahi ruangan," ungkapnya.
Meski demikian, Jufri berharap tetap ada bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, tragedi yang terjadi di Makassar adalah efek domino dari kejadian di Jakarta.
Kondisi diperparah dengan kondisi fiskal pemerintah daerah yang tengah menipis. Bahkan, dana transfer dari pusat ke daerah tahun depan diperkirakan hanya Rp600 triliun.
"Karena yang dialami Makassar ini adalah efek domino dari aksi di Jakarta, maka sebenarnya sangat bijak kalau pemerintah pusat ikut mengambil peran membangun kembali fasilitas negara," tambah Jufri.
Solusi lain adalah Pemprov bisa saja melakukan tukar guling atau ruislag dengan gedung lain. Namun, langkah ini menunggu kesepakatan antara Gubernur dan DPRD terlebih dahulu.
"Celah fiskal kita makin menyempit. Nanti dicari pos anggaran untuk membangun gedung pengganti yang lebih representatif atau ditempuh dengan ruislag. Tapi keputusan tetap di tangan Pak Gubernur dan DPRD," ucapnya.
Sementara, soal kerugian akibat pembakaran, Pemprov Sulsel masih menunggu hasil taksasi dari pemeriksa independen. Jufri bilang pihaknya tidak mau terburu-buru.
"Kami tidak mau terburu-buru karena ada konsekuensi hukum. Jadi harus ada hasil resmi untuk taksasi kerugian," ujar dia.
Jufri menegaskan Pemprov menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum. Namun, ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendesak kasus ini diusut tuntas sampai pelaku ditangkap.
"Bukan hanya Pemprov, seluruh rakyat Sulsel berhak menuntut pelaku diusut karena uang rakyat dipakai untuk membangun gedung itu. Presiden bahkan bilang tindakan ini sudah bukan lagi penyampaian aspirasi, tapi bisa disebut makar, karena menghancurkan simbol negara," tegasnya.
Meski gedung DPRD terbakar, agenda pemerintahan tetap berjalan. Jufri memastikan rapat paripurna APBD Perubahan tidak akan ditunda.
"Minggu depan kita sudah paripurna. Asal tidak melewati bulan September, sesuai ketentuan, masih bisa. Lokasinya bisa di kantor Dishub, ruang pola, atau ruang rapat pimpinan," jelasnya.
Diketahui, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi pembakaran Gedung DPRD yang terjadi dalam kericuhan unjuk rasa bukanlah bentuk penyampaian aspirasi, melainkan tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.
"ASN, orang tidak bersalah, bahkan masyarakat biasa yang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan makar," tegas Presiden Prabowo saat memberikan keterangan resmi, usai jenguk Polisi dan Masyarakat Korban Demo, 1 September 2025 di RS Polri Jakarta.
Prabowo menegaskan, aparat pasti melindungi masyarakat yang memang murni menyampaikan aspirasi. Ia juga bilang ada ketentuan terkait penyampaian pendapat di muka umum.
Aksi pembakaran gedung DPRD diketahui terjadi di sejumlah wilayah. Tak hanya di Makassar, tetapi juga di Kediri dan Blitar.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
