SuaraSulsel.id - Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan hebat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025) malam, berubah menjadi tragedi.
Dua orang aparatur pemerintah meninggal dunia secara tragis setelah terjebak di dalam Gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa.
Kedua korban terpaksa mengambil keputusan nekat melompat dari lantai empat gedung untuk menyelamatkan diri dari kobaran api.
Nahas, nyawa keduanya tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit.
Baca Juga:Ribuan Suporter PSM Makassar Siap Guncang Kota Parepare
Korban pertama diidentifikasi sebagai Budi, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sedang bertugas menjaga Gedung DPRD Kota Makassar.
Sementara itu, korban lainnya adalah seorang pejabat eselon, yakni Kepala Seksi di Kecamatan Ujung Tanah.
Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal.
"Iya, dua orang korban meninggal dunia. Satu Satpol dan Kepala Seksi di Kecamatan Ujung Tanah," ujar Dahyal saat dihubungi.
Ia menambahkan, beberapa korban lainnya kini dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Baca Juga:Makassar Harus Perkuat Tata Kelola Sampah: Mulai dari Rumah Hingga TPA
"Kami juga masih menunggu dan memantau kondisi korban," kata Dahyal yang juga merupakan mantan Sekretaris DPRD Makassar.
Amuk Massa dan Keamanan Diambil Alih TNI
Kerusuhan ini dipicu oleh aksi solidaritas atas kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis baraccuda milik polisi di Jakarta.
Namun, aksi di Makassar meluas menjadi amuk massa yang menyasar sejumlah fasilitas vital negara.
Selain Gedung DPRD Makassar, massa juga membakar Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor Kejaksaan Tinggi Sulselbar, dan dua pos polisi di lokasi berbeda.
Puluhan kendaraan, baik milik anggota dewan maupun camat yang terparkir di halaman DPRD Makassar, juga ludes dilalap si jago merah.
Di tengah situasi yang mencekam, keberadaan aparat kepolisian tidak terlihat di titik-titik kerusuhan. Pengamanan kota sepenuhnya diambil alih oleh personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sebuah pesan singkat internal yang beredar mengonfirmasi adanya instruksi langsung dari Kepala Staf Kodam XIV/Hasanuddin.
Dalam instruksi tersebut, seluruh jajaran TNI diminta siaga di pangkalan masing-masing, memantau perkembangan situasi, dan menyiapkan pasukan untuk mengamankan objek-objek vital negara.
Kesiapan unsur pendukung seperti ambulans, rumah sakit darurat di RS Pelamonia, hingga unit penjinak bahan peledak (jihadak) juga diperintahkan untuk siaga penuh.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membenarkan langkah pengambilalihan keamanan oleh TNI.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kodam Hasanuddin untuk mencegah kericuhan semakin meluas.
"Hari ini kita berkoordinasi dengan TNI agar pengamanan dilakukan secara berlapis supaya aksi tidak melebar," ujarnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
