Gelombang kemarahan publik dipicu oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
Sorotan tajam publik tertuju pada tunjangan perumahan yang dinilai fantastis, yakni mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.
Kenaikan tersebut dianggap menyengsarakan rakyat di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun.
Dugaan Korupsi dan Isu Lingkungan
Baca Juga:Warga Tolak PLTSA, Wali Kota Makassar: Saya Tidak Ingin Warga Dirugikan
Selain tuntutan politik, massa dari lembaga lain juga menyoroti dugaan korupsi.
Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Pangkep, dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, serta kasus dugaan korupsi pokok pikiran APBD DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Massa menuding RS Cahaya Medika merusak lingkungan karena tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
Sementara, di kantor BPOM Makassar, massa akan menyuarakan protes terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal.
Hindari Jalan Urip Sumoharjo, Pettarani dan Alauddin
Baca Juga:Hadiah Beasiswa dan Liburan ke Bali untuk Paskibraka Makassar
Kasi Humas Polres Makassar AKP Wahiduddin mengatakan pusat aksi akan terjadi di jalan Urip Sumoharjo, AP Pettarani dan Jalan Alauddin.
Pengendara yang hendak melintas pada siang dan sore diimbau untuk mencari jalur alternatif lain dengan aplikasi peta digital.
"Kami mengimbau agar pengendara bisa menghindari rute yang akan jadi titik aksi," ujarnya.
Ia menegaskan, polisi mendapat surat pemberitahuan soal aksi unjuk rasa yang akan digelar di kota Makassar secara serentak.
Ratusan personel juga akan ditugaskan untuk melakukan pengamanan secara persuasif.
Sebelumnya, jagat media sosial di Indonesia dihebohkan dengan munculnya seruan aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI.
