SuaraSulsel.id - Ratusan massa dari berbagai lembaga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Aksi akan digelar di sejumlah titik, antara lain Gedung Kejaksaan Tinggi, Polda Sulsel, Kantor Cabang Bank Sulselbar, RS Cahaya Medika, flyover Makassar, kantor BPOM.
Kantor Pertamina, DPRD Kota Makassar, Pertigaan Alauddin-Pettarani, kantor Gubernur Sulsel, hingga kantor DPRD Sulsel.
Demonstrasi dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita dan berlanjut pukul 13.00 Wita. Pengendara yang melintas di area tersebut diimbau mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.
Baca Juga:Warga Tolak PLTSA, Wali Kota Makassar: Saya Tidak Ingin Warga Dirugikan
Aksi tersebut menyoroti sejumlah hal. Mulai dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat hingga korupsi.
Salah satu kelompok yang akan turun ke jalan adalah Federasi Rakyat Demokrasi Makassar.
Ratusan massa dari lembaga ini berencana beraksi di Pertigaan Hertasning-Pettarani, kantor DPRD Sulsel, dan kantor Gubernur Sulsel. Mereka akan menyuarakan ganti presiden.
"Aksi ini menyikapi keluhan rakyat yang sudah menjerit karena kebijakan pemerintah, sehingga muncullah gerakan Ganti Presiden," kata Jenderal Lapangan, Wawan.
Di titik lain, di Pertigaan Alauddin- Pettarani, Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, ratusan massa dari Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) juga menyuarakan hal serupa.
Baca Juga:Hadiah Beasiswa dan Liburan ke Bali untuk Paskibraka Makassar
Mereka mengangkat isu reformasi jilid 2. Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atas pelemahan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Sementara itu, massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat juga akan menyambangi kantor Gubernur dan DPRD Sulsel. Tuntutan mereka adalah membatalkan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah akibat kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran ke daerah. Di satu sisi, tunjangan anggota DPR RI malah dinaikkan Rp50 juta.
Di titik yang sama, ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) dan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) juga berencana turun ke jalan.
"Kami menolak seluruh kekacauan yang ditimbulkan pemerintahan yang bobrok di negara ini. Kebijakan yang diterapkan tidak pro rakyat," tegas pengurus BEM FH UMI, Syarif.
Tak hanya di Makassar, seruan aksi demonstrasi besar-besaran juga menggema di media sosial sejak pekan lalu.
Gelombang kemarahan publik dipicu oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI.
Sorotan tajam publik tertuju pada tunjangan perumahan yang dinilai fantastis, yakni mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan.
Kenaikan tersebut dianggap menyengsarakan rakyat di tengah kondisi perekonomian yang sedang menurun.
Dugaan Korupsi dan Isu Lingkungan
Selain tuntutan politik, massa dari lembaga lain juga menyoroti dugaan korupsi.
Beberapa di antaranya adalah proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kabupaten Pangkep, dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK, serta kasus dugaan korupsi pokok pikiran APBD DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan. Massa menuding RS Cahaya Medika merusak lingkungan karena tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
Sementara, di kantor BPOM Makassar, massa akan menyuarakan protes terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal.
Hindari Jalan Urip Sumoharjo, Pettarani dan Alauddin
Kasi Humas Polres Makassar AKP Wahiduddin mengatakan pusat aksi akan terjadi di jalan Urip Sumoharjo, AP Pettarani dan Jalan Alauddin.
Pengendara yang hendak melintas pada siang dan sore diimbau untuk mencari jalur alternatif lain dengan aplikasi peta digital.
"Kami mengimbau agar pengendara bisa menghindari rute yang akan jadi titik aksi," ujarnya.
Ia menegaskan, polisi mendapat surat pemberitahuan soal aksi unjuk rasa yang akan digelar di kota Makassar secara serentak.
Ratusan personel juga akan ditugaskan untuk melakukan pengamanan secara persuasif.
Sebelumnya, jagat media sosial di Indonesia dihebohkan dengan munculnya seruan aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
