Isu lain yang turut disinggung dalam rapat adalah soal rekening dorman, yakni rekening tidak aktif yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti judi daring (judol) dan penipuan digital.
Menurut Syaiful, kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK telah berdampak positif. Namun, memang harus disosialisasikan dengan baik.
"Setelah kebijakan itu berjalan, transaksi terkait judi online menurun," sebutnya.
Penurunan terjadi hingga 70 persen. Karena rekening dorman selama ini menjadi sasaran pelaku kejahatan untuk diperjualbelikan.
Baca Juga:Tim Andalan Sulsel Beri Bantuan ke Mantan Prajurit Kopassus
Namun, ia juga mengingatkan bahwa definisi rekening dorman berbeda di tiap bank dan bukan kewenangan PPATK.
Ia menambahkan, bahwa Sulawesi Selatan tidak masuk 10 besar provinsi yang terpapar masyarakatnya yang merupakan penerima bantuan sosial tetapi juga bermain judol.
Adapun Mochtarul Huda menambahkan bahwa penyalahgunaan data pribadi sering kali terjadi karena masyarakat sendiri belum sadar pentingnya menjaga data.
"Tingkat awareness masyarakat kurang terhadap keamanan datanya sendiri. Literasi digital sebenarnya sudah banyak dilakukan. Sehingga memang harus terus digenjot, dilakukan sosialisasi secara terus menerus," tegasnya.
Rapat ini juga menjadi refleksi atas capaian nasional. Indonesia mencatat peningkatan E-Government Development Index (EDGI) dari 0,72 pada 2022 menjadi 0,80 pada 2024, naik dari peringkat 77 menjadi 64 dunia.
Baca Juga:Ngeri! Judi Online Lilit Penerima Bansos, Sampai Jual Bayi & Bunuh Diri
Kepala BPS Sulsel, Aryanto, bersama Sekretaris Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib, dan perwakilan Bappelitbangda turut menjadi penanggap dalam diskusi panel.
Mereka menyoroti pentingnya keterpaduan data sektoral dan komitmen dalam mendukung penguatan infrastruktur digital daerah.
Dalam sesi tanya jawab, peserta dari berbagai kabupaten/kota mengangkat berbagai persoalan teknis seperti integrasi data penduduk, keamanan informasi, dan pemanfaatan sistem digital dalam layanan publik.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya menunjukkan kesiapannya menjadi bagian dari sistem digital nasional, tetapi juga menyuarakan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam membangun fondasi transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dengan tantangan yang masih ada, mulai dari keterbatasan SDM, isu keamanan data, hingga literasi masyarakat, Sulawesi Selatan menegaskan bahwa komitmen dan sinergi antar lembaga adalah kunci untuk menata masa depan pemerintahan berbasis digital.
"Melindungi masyarakat harus menjadi komitmen kita bersama-sama. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari secara bersama-sama," pungkas Sultan Rakib.
