SuaraSulsel.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program nasional Koperasi Merah Putih yang tersebar di 80.081 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Peluncuran ini berlangsung serentak se- nasional di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah secara virtual, Senin, 21 Juli 2025.
Khusus di Sulawesi Selatan, peluncuran dipusatkan di Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Hadir langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan tersebut.
Desa ini menjadi salah satu koperasi percontohan nasional yang ditetapkan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca Juga:Intip 9 Museum Paling Keren di Sulawesi Selatan yang Bikin Kamu Melek Sejarah
Selain di Takalar, Desa Kanreapia di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa juga dijadikan percontohan.
"Peluncuran Koperasi Merah Putih ini adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2025. Ini bukan hanya gerakan koperasi biasa, tetapi strategi besar untuk menguatkan ekonomi kerakyatan langsung dari desa," kata Andi Sudirman.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya menjelaskan, dari total 80 ribu koperasi yang diresmikan Presiden, sebanyak 3.059 koperasi berada di wilayah Sulawesi Selatan.
Jumlah ini tersebar merata di desa dan kelurahan yang telah memenuhi syarat administratif dan kelembagaan.
"Alhamdulillah, kita sudah punya 3.059 koperasi desa dan kelurahan di Sulsel. Dua di antaranya, yaitu di Desa Aeng Batu-Batu (Takalar) dan Desa Kanreapia (Gowa), ditetapkan sebagai koperasi percontohan nasional atau mockup," jelas Eka.
Baca Juga:130 Ribu Warga Miskin Sulawesi Selatan Kehilangan BPJS Gratis?
Eka menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mendampingi koperasi yang baru terbentuk ini. Baik dalam hal pembinaan kelembagaan, pelatihan, hingga pengembangan produk dan layanan koperasi yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
"Ada berbagai tahap. Setelah terbentuk dan berbadan hukum, kami lakukan pelatihan, bimbingan teknis, hingga menyiapkan model-model gerai yang akan mereka jalankan. Ini akan berdampak luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi desa," katanya.
Eka menyebut, Desa Aeng Batu-Batu selama ini telah membuktikan kesiapan mereka menjadi model nasional.
Di satu lokasi terpadu, desa ini sudah memiliki seluruh fasilitas standar koperasi yang diminta pemerintah pusat.
Masyarakat Aeng Batu-Batu kini bisa mengakses berbagai layanan ekonomi seperti pembiayaan syariah, pembelian kebutuhan pokok, hingga layanan kesehatan dasar.
Bahkan, pengembangan ke arah cafe komunitas dan pusat distribusi pertanian-perikanan juga sudah dilakukan.
"Ini contoh nyata bahwa jika koperasi dikelola dengan baik dan diberi kesempatan, mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat," kata Andi Eka.
![Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/22/29594-koperasi-desa-merah-putih.jpg)
Tersedia Kafe Hingga Gudang Pupuk
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Muhammad Saleh mengatakan, seluruh koperasi Merah Putih di Sulsel sudah resmi berbadan hukum.
Kepastian legal ini menjadi dasar kuat bagi koperasi untuk menjalankan aktivitas usaha secara mandiri dan terintegrasi.
"Legalitas ini bukan hanya syarat administrasi. Ini adalah fondasi yang akan menjadi kekuatan koperasi dalam membangun usaha. Minimal, koperasi desa ini harus menjalankan enam gerai layanan yang menjadi standar utama," jelas Saleh.
Enam gerai yang dimaksud antara lain Gerai Simpan Pinjam Syariah, Gerai Sembako dan Pangkalan Gas, Agen Mandiri dan Agen Pos, Klinik dan Apotek, Gudang Pupuk dan Alat Mesin Pertanian-Perikanan, serta Cafe Merah Putih.
Kata Saleh, salah satu tantangan utama dalam gerakan koperasi rakyat adalah permodalan.
Namun, hal ini telah diantisipasi melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menyalurkan kredit bunga rendah sebesar 3 persen untuk koperasi-koperasi ini.
"Bentuk dukungannya bukan berupa uang tunai, tapi berbasis proposal. Jadi koperasi harus mengajukan rencana usaha yang matang. Ini agar pengelolaan koperasi tetap disiplin dan terarah," tambah Saleh.
Skema ini diyakini mampu menumbuhkan budaya kewirausahaan yang sehat sekaligus mendorong transparansi dalam pengelolaan dana.
Presiden Geram Sebut Pengusaha Serakahnomics
Sementara, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Merah Putih jadi bagian dari strategi kemandirian ekonomi.
Ia geram karena aksi pengusaha-pengusaha nakal yang berkeliaran di Indonesia. Pengusaha-pengusaha itu, kata dia, serakah dan melakukan tindakan yang tidak lagi sesuai dengan mahzab ekonomi.
Salah satu kasus yakni pengusaha penggilingan padi nakal tak mau mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.
Hingga pengusaha nakal melakukan penipuan dengan menempelkan informasi pada label kemasan beras yang tak sesuai isi.
"Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum masuk politik. Tapi sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini keserakahan. Ini adalah serakah, ini bukan mahzab ekonomi lagi," katanya.
Prabowo mengungkapkan bagaimana Ia berulang kali memperingatkan pengusaha-pengusaha tersebut agar tidak memanfaatkan penderitaan rakyat.
"Ini saya beri nama serakahnomics. Saya sudah beri warning sekian bulan, 'tolonglah patuhi ketentuan, patuhi Undang-Undang. Masa tega. Petani setengah mati, rakyat kita masih banyak yang susah," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing