SuaraSulsel.id - Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bulog) Sulselbar Fahrurazi menyatakan siap menyalurkan beras.
Kepada 584.661 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Sulsel sembari menunggu regulasi teknis dari kantor pusat.
"Bantuan pangan ini akan dirapel untuk penyaluran bulan Juni-Juli 2025 yang masing-masing per bulan 10 kg per kepala keluarga (KK) di 24 kabupaten/kota," kata Fahrurazi di Makassar, Rabu 9 Juli 2025.
Dia mengatakan, bantuan pangan tersebut dijadwalkan dialokasikan pada bulan Juli ini.
Baca Juga:Geger! Mantan Sekda Sulsel Tagih Gaji 8 Miliar, Pemprov: Dasar Hukumnya Mana?
Penerima bantuan itu menggunakan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial dan prosesnya masih menunggu regulasi teknis dari kantor pusat.
Untuk pelaksanaan di lapangan, lanjut dia, pada pekan pertama ini sudah mulai dipersiapkan berasnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lapangan
Termasuk melakukan koordinasi untuk persiapan penyaluran di lapangan, sehingga tinggal menunggu saat ada perintah dari pusat untuk penyaluran berdasarkan data nama dan alamat sehingga bantuannya langsung disalurkan.
"Saat ini, data yang kami pegang adalah data agregatnya Artinya jumlah total yang akan menerima titik namun siapa saja mereka masih menunggu data yang dirilis dari kantor pusat," ujar Fahrurazi.
Sementara dengan jumlah PBP itu, untuk alokasi 1 bulan sebanyak 5.840 ton telah disiapkan Bulog Sulselbar, sehingga jika dua bulan disalurkan sekaligus, maka akan dipersiapkan sebanyak 11.693 ton beras.
Baca Juga:Prabowo Izinkan Kegiatan di Hotel, Pemprov Sulsel: Anggarannya Sudah Tidak Ada!
Bantuan beras tersebut diharapkan bisa meringankan beban hidup di tengah masih belum stabilnya harga pangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi.
"Kegiatan ini menjadi salah satu langkah mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi yang mana biasanya masyarakat akan sangat antusias untuk mendatanginya," ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan M Ilyas.
Menurut Ilyas, pemprov tidak hanya mengadakan gerakan itu saat mendekati hari besar keagamaan saja, tetapi juga saat harga sejumlah komoditas mengalami lonjakan, salah satunya beras.
"Kegiatan GPM inilah yang menjadi salah satu cara dalam melakukan intervensi, dan paling banyak dicari masyarakat," ujar dia.
Melalui gerakan itu, menurut Ilyas, pemprov juga berupaya memperpendek rantai pasok sehingga membuat harga bahan pokok lebih murah.
GPM biasanya tidak hanya menjual beras saja tetapi juga bahan pangan lainnya seperti produk-produk hortikultura seperti cabai, tomat dan sayur-mayur.
Pemprov, menurut Ilyas, menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perum Bulog untuk melaksanakan GPM.
Itu menjadi salah satu strategi agar dapat mengendalikan inflasi saat harga bahan pokok seperti beras sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemantauan harga bahan pokok dan komoditas strategis, kata Ilyas, dilakukan setiap hari. Mereka juga membuat neraca pangan guna mempermudah pengawasan ketersediaan dan kebutuhan per komoditas di level masyarakat.
”Melalui neraca pangan inilah semua nanti bisa terlihat,” ujar dia.
Sementara itu, menurut Manajer Bisnis Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Rahmi Mangerang, GPM sejauh ini cukup membantu masyarakat dalam memperoleh komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, gula dan beberapa kebutuhan lainnya.
Meski Bulog saat ini menjual beras jenis premium, mengingat stok yang kurang karena belum panen, namun masyarakat cukup antusias membelinya.
Saat ini harga gabah sudah mencapai Rp7.000 per kilogram (kg) dan harga beras medium di penggilingan berada di angka Rp14 ribu per kg.
Namun, menurut dia, Bulog tetap berusaha melakukan stabilisasi harga bahan pokok dengan memastikan ketersediaan stok beras dan komoditas lain seperti minyak goreng terjaga.
”Kalau beras premium ini memang beda dengan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) yang memberi kontribusi cukup besar dalam stabilisasi harga satu kali kegiatan bisa menghabiskan hingga 2 ton beras. Namun ini memang untuk beras SPHP masih menunggu penugasan dari pusat untuk dikeluarkan,” katanya.
Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar Arlin Ariesta, yang sekaligus memperkenalkan kios pangan yang nantinya ada dalam Koperasi Merah Putih Kelurahan.
Kios tersebut, menurut dia, menjadi salah satu usaha yang harus dimiliki koperasi.
