KKHI selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia.
Terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid) atau membutuhkan perawatan jalan rutin.
Petugas medis yang berasal dari Indonesia dapat memberikan pendekatan lebih personal dan ramah, membuat jemaah merasa lebih tenang.
“Keberadaan KKHI sangat membantu jemaah kita. Kami tidak berbicara soal fasilitas mewah atau permanen, tetapi soal akses cepat dan aman terhadap layanan medis, apalagi dalam kondisi darurat,” ujar Menag.
Baca Juga:Visa Furoda Dibuka Juni 2025? Ini Pernyataan Tegas Kemenag
Negosiasi Berlanjut: Dukungan dari Menteri Kesehatan Arab Saudi
Menag mengaku telah mendapatkan respon positif dari Menteri Kesehatan Arab Saudi, yang memahami pentingnya peran KKHI dalam menjaga kesehatan jemaah.
Namun, izin operasional tetap belum dapat diberikan karena masih ada pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
“KKHI ini sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Tetapi manfaatnya besar, terutama untuk mengurangi beban rumah sakit setempat,” jelas Menag.
Pemerintah Indonesia kini akan melanjutkan lobi dan diplomasi secara intensif agar KKHI bisa kembali berfungsi.
Baca Juga:Haji Khusus Asal Makassar Gunakan Visa Resmi, Diinapkan di Hotel Bintang 5
Menag menegaskan bahwa langkah ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan RI.
Dan ia diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan terbaik demi keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia.
Menag: Ini Demi Kemaslahatan Jemaah Haji
Meski urusan izin operasional fasilitas kesehatan bukan ranah Kementerian Agama, Menag Nasaruddin Umar merasa terpanggil.
Untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan demi kemaslahatan umat.
“Sesungguhnya ini bukan wilayah Kementerian Agama. Tapi, mau tidak mau, saya harus turun tangan langsung demi keselamatan dan kenyamanan jemaah,” tegasnya.
