Secara historis, visa mujamalah atau visa undangan ini sudah lama ada.
Pemerintah Arab Saudi memberikan visa ini sebagai bentuk penghargaan atau jatah khusus kepada tamu-tamu penting, tokoh agama, ulama, atau lembaga tertentu.
Namun seiring waktu, mekanisme ini mulai dikelola oleh travel-travel haji swasta, dan dikenal dengan istilah “Haji Furoda”.
Dasar Hukum dan Legalitas Haji Furoda
Baca Juga:Menyambut Idul Adha 1446 H: Hilal Sudah Terlihat di Langit Aceh?
Haji Furoda legal secara internasional, karena visa yang digunakan berasal dari pemerintah Arab Saudi.
Namun, pelaksanaannya di Indonesia harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, setiap penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus—termasuk Haji Furoda—wajib memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.
Kemenag juga mewajibkan pelaporan jemaah Haji Furoda, serta memastikan bahwa pelayanannya sesuai standar, meskipun visa yang digunakan bukan visa haji reguler.
Perbedaan Haji Furoda, Haji Reguler, dan Haji Plus
Baca Juga:Amirah, Jemaah Haji Asal Makassar Wafat di Makkah
1.Haji Reguler
Kuota & Visa : Kuota Kemenag RI (visa resmi haji reguler)
Masa Tunggu : 10–30 tahun
Penyelenggara : Pemerintah (Kemenag)
2.Haji Plus
Kuota dan Visa : Kuota Kemenag RI (visa resmi haji khusus)
