Pj Gubernur Sulsel Dorong Percepatan Perizinan Investasi: "Layanan Harus Makin Cepat!"

Layanan perizinan harus lebih cepat dan efisien

Muhammad Yunus
Kamis, 30 Januari 2025 | 12:23 WIB
Pj Gubernur Sulsel Dorong Percepatan Perizinan Investasi: "Layanan Harus Makin Cepat!"
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Kamis (30/1/2025) [SuaraSulsel.id/Humas Pemprov Sulsel]

SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry, menegaskan pentingnya percepatan layanan perizinan demi mendukung iklim investasi yang lebih baik di Sulsel.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Kamis (30/1/2025).

Saat meninjau langsung proses perizinan, Prof Fadjry mengapresiasi layanan yang sudah berjalan, namun menekankan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

"Tadi kita lihat proses perizinan sudah sesuai harapan, tapi masih ada yang bisa dipercepat. Arahan Presiden dan Mendagri jelas, layanan perizinan harus lebih cepat dan efisien," ujarnya.

Baca Juga:Sulsel Siap Swasembada Pangan! Pj Gubernur Ungkap Strategi dan Target Ambisius

Untuk itu, ia mendorong kolaborasi antara DPMPTSP Sulsel dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah kabupaten/kota agar layanan semakin optimal.

Pemerintah pusat saat ini fokus pada percepatan investasi. Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulsel telah membentuk Satgas Percepatan Investasi dan Perizinan guna memangkas birokrasi yang berbelit.

"Kita ingin identifikasi layanan mana yang bisa lebih cepat prosesnya. Semua harus berkolaborasi demi investasi yang lebih baik," kata Prof Fadjry.

Mall Pelayanan Publik: Satu Pintu untuk Berbagai Urusan

Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur juga meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Sulsel yang berada di lantai satu Kantor DPMPTSP.

Baca Juga:Mahasiswa dan Akademisi Apresiasi Target Swasembada Pangan Fadjry Djufry

MPP Sulsel telah terintegrasi dengan 15 instansi vertikal, termasuk BPJS Kesehatan, Bea Cukai, Kementerian ATR/BPN, dan Direktorat Jenderal Pajak.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini