SuaraSulsel.id - Nama pengusaha sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Annar Salahuddin Sampetoding atau ASS sedang disorot publik. Itu setelah namanya disangkutpautkan dengan kasus uang palsu yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Annar disebut punya peran sentral di kasus tersebut. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Annar diduga membiayai bahan baku produksi uang palsu.
Dua dari 17 tersangka yaitu Muhammad Syahruna (52) dan John Biliater Panjaitan (68) bahkan ditangkap di rumah Annar di Jalan Sunu III, kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dari pantauan SuaraSulsel.id, Jumat, 20 Desember 2024, rumah dengan pagar tembok tinggi itu dalam kondisi sepi. Pagarnya tertutup rapat.
Baca Juga:Pengusaha dan Politikus Annar Salahuddin Sampetoding Diduga Terlibat Pabrik Uang Palsu di Sulsel?
Tidak ada seorang pun yang bisa ditemui di rumah berwarna cokelat itu.
Salah satu warga sekitar, Ian, mengaku rumah itu sebenarnya dijaga oleh beberapa orang selama ini. Namun mereka tidak lagi terlihat semenjak kasus ini mencuat ke publik.
Ian dan warga sekitar juga sempat menyaksikan polisi mendatangi rumah tersebut untuk mencari barang bukti.
"Mungkin dua minggu lalu ada mobil polisi datang. Kami tidak tahu ada kejadian apa. Nanti lihat di berita baru tahu," ucapnya.
"Kalau pak Annar memang jarang (datang) makanya itu tertutup terus. Setahu saya beliau tinggal di Jakarta," kata Ian.
Baca Juga:Rektor UIN Alauddin: Saya Malu, Saya Marah, Saya Tertampar...
Hingga kini, belum ada klarifikasi atau keterangan resmi dari Annar Sampetoding terkait tuduhan ini.
Keberadaannya pun jadi pertanyaan publik. Polisi menyebut ASS masih dalam pencarian.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menyebut, rencananya, uang palsu ini akan dipakai untuk keperluan modal bakal calon wali kota Makassar.
Untungnya tidak jadi karena tersangka tidak mendapatkan kursi atau dukungan parpol.
Annar sendiri sempat berminat untuk maju di Pilwali Makassar dan Pilgub Sulsel. Namun, niat itu gagal karena tidak diusung satu pun partai politik.
Diketahui, kasus pembuatan dan peredaran uang palsu ini bermula dari laporan masyarakat pada awal Desember 2024 lalu.
