SuaraSulsel.id - Setelah dua tahun proses berjalan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar dengan pihak ketiga akhirnya resmi dilakukan.
Penandatanganan ini dihadiri Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, CTO SUS Shanghai, Jiao Xuejen, dan Direktur Utama PT Sarana Utama Synergy, Yee Wai Kuen.
Acara ini juga disaksikan oleh Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridha Yasser, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI pada Selasa, 24 September 2024.
"Alhamdulillah, penandatanganan ini berjalan lancar. Saya sangat gembira karena setelah perjalanan panjang dan berbagai kendala, akhirnya kerja keras untuk mewujudkan Kota Makassar yang ramah lingkungan ini tercapai," ujar Danny.
Baca Juga:Stadion PSM Makassar Jadi Kunci, Bagaimana Kandidat Wali Kota Menggaet Suara Suporter?
Danny Pomanto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penyelesaian perjanjian kerja sama ini.
Tiga dokumen utama ditandatangani dalam perjanjian ini. Pertama, dokumen kerja sama dengan PT SUS Shanghai terkait pembangunan dan pengelolaan PSEL.
Kedua, perjanjian KSPI mengenai pemanfaatan lahan TPA Tamangapa seluas 3,1 hektare dan nilai clawback. Ketiga, kerja sama proyek lahan dan pabrik di Tamalanrea seluas 6,1 hektare yang akan berlangsung selama 30 tahun.
Wali Kota Makassar dua periode ini berharap, dengan adanya penandatanganan perjanjian PSEL, masalah sampah yang selama ini menjadi perhatian utama dapat segera terselesaikan.
"Kami berharap dengan teknologi yang diterapkan dalam pengolahan sampah Kota Makassar, tidak ada lagi timbulan sampah. Semua sampah akan diolah dan menghasilkan listrik dengan teknologi ramah lingkungan. Semua polutan, seperti bau, lindi, udara, dan tanah, akan memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai harapan kita," ungkapnya.
Baca Juga:Gaji Rp900 Ribu, Ini Cara dan Syarat Jadi Petugas KPPS Pilkada Makassar
Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari amanat Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Proyek ini direncanakan mampu mengolah 1.300 ton sampah per hari, dengan dua jalur pembakaran berkapasitas 2x650 ton per hari dan satu unit pembangkit uap berkapasitas 1x35 MW.
"Proyek ini tidak hanya membantu mengatasi masalah sampah, tetapi juga secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung target netral karbon Indonesia," jelasnya.
CTO SUS Environment, Jiao Xue Jun, menambahkan bahwa perusahaan akan memanfaatkan keunggulan teknologi dan manajemen untuk memastikan pembangunan dan operasi proyek yang efisien, serta mendorong perkembangan berkelanjutan.
Proyek ini diperkirakan akan memulai ground breaking pada akhir 2024 dan mulai beroperasi pada akhir 2026. Diharapkan, proyek ini menjadi contoh penting di Indonesia dan Asia Tenggara.
Selama masa pembangunan, proyek ini juga akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat serta mendorong pertumbuhan industri terkait.
Selain memperkuat kerja sama antara Indonesia dan China di bidang energi hijau, proyek ini juga merupakan pencapaian penting dalam kerangka inisiatif "Belt and Road."
