Selain itu, ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu agar mengambil posisi yang proporsional terkait dengan perlindungan terhadap hak rakyatnya sendiri.
"Pemkab Luwu seharusnya tidak berat sebelah. Benar bahwa investasi perlu ada, tetapi hak rakyat seharusnya yang jadi prioritas utama. Pemerintah kan hadir untuk melindungi mereka," tukas Hasbi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR Buhari Kahar Muzakar, Wakil Ketua BPP KKLR Abdul Talib Mustafa, Sekretaris Umum BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, dan Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel Bidang Lingkungan Hidup A. Erni Rumanga.
Selain itu juga hadir Ketua Kerukunan Keluarga Rante Balla (KKRB) Ayu Kanna, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan BPW KKLR Sulsel Husba Pada, pengurus KKLR Sulsel yang membidangi masalah hukum diantaranya Asdar Tosibo, Jodi Pama'tan, Agung Kanna dan Edmond Siahaan, serta Biro Kesekretariatan KKLR Sulsel Adil Mubarak dan pengurus organisasi mahasiswa asal Luwu Raya.
Baca Juga:Perusak Cagar Alam Faruhumpenai Luwu Timur Diancam Hukuman 5 Tahun Penjara
