Polrestabes Makassar Siaga, Hari Ini Mahasiswa Turun ke Jalan

SuaraSulsel.id - Pihak kepolisian memastikan kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, hingga hari ini masih aman dan kondusif.

Masyarakat masih tenang menyikapi putusan Badan Legislasi DPR RI yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada.

"Sampai saat ini situasi di Kota Makassar masih dalam keadaan kondusif. Tapi kami tetap siaga," ujar Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid, Kamis, 22 Agustus 2024.

Namun, Wahid mengatakan pihak kepolisian tetap siaga untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ada ratusan personel yang siap diturunkan untuk menjaga keamanan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

"Personel Polrestabes selalu siap siaga untuk antisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas," sebutnya.

Saat ini viral tagar "Kawal Putusan MK dan Peringatan Darurat" pasca pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas secara kilat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyatakan setuju menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Hanya fraksi PDIP yang lantang menyatakan penolakannya terhadap RUU Pilkada untuk disahkan di paripurna.

Ada sejumlah perubahan dalam RUU Pilkada ini. Diantaranya, aturan soal syarat batas minimal usia calon kepala daerah jadi mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Ke dua, perubahan pada Pasal 40 usai adanya putusan MK. Namun menjadi sorotan dalam pasal itu kini kelonggaran ambang batas pencalonan di Pilkada hanya untuk parpol non parlemen.

Kesepakatan ini dicapai dengan kilat. Fraksi di DPR termasuk PDIP tak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Sulut Amarah Publik

Hal tersebut menyulut amarah publik. Sejumlah aktivis mahasiswa di Kota Makassar juga berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

"Teman-teman di beberapa kampus sudah mulai bergerak untuk konsolidasi. Kemungkinan besar akan terjadi aksi besar-besaran. Baik di pusat maupun di daerah-daerah," ujar aktivis Mahasiswa Unhas, Firmansyah Demma.

Firmansyah menilai RUU yang dirancang oleh DPR suatu bentuk kemunduran demokrasi di era reformasi. Sebab apa yang dilakukan oleh DPR merupakan pembangkangan terhadap ketetapan hukum, apalagi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seharusnya di era reformasi ini, para legislator mesti menjadi contoh kepada rakyat untuk mematuhi ketetapan hukum yang ada, terlebih lagi kita sedang menyongsong Pilkada," ujarnya.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas itu menilai gerakan yang diambil oleh DPR secara terburu-buru ini terkesan penuh dengan kepentingan elit kuasa. Apalagi fraksi yang menyetujui menganulir putusan MK notabenenya adalah penghuni Koalisi Indonesia Maju.

"Jadi memang ini bukan karena kepentingan rakyat, tapi kepentingan elit kuasa demi memuluskan skema-skema pilkada yang mau dijalankan oleh sekelompok orang," sebutnya.

Para aktivis dan mahasiswa menilai putusan MK sebenarnya sudah sangat demokratis. Bahwa putusan itu membuka kontestasi Pilkada menjadi lebih sehat, karena belakangan ini lagi marak-maraknya upaya membegal partai demi memuluskan kotak kosong.

"Maka dari itu, putusan MK sudah tepat untuk menutup kemungkinan terjadinya kotak kosong di berbagai daerah yang notabenenya itu adalah hal yang tidak sehat dalam demokrasi," tegas Firmansyah.

Hal yang sama diungkapkan Maulana, aktivis mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI). Ia mengatakan mereka akan turun ke jalan mengawal putusan MK mengenai Pilkada.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing