SuaraSulsel.id - DPD I Golkar Sulsel memastikan mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan mempengaruhi rekomendasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Golkar taat azas. Produk sebelumnya tidak berubah," kata ketua Bappilu DPD I Golkar Sulsel, La Kama Wiyaka dikonfirmasi Senin, 12 Agustus 2024.
Kata La Kama, rekomendasi yang sudah dikeluarkan tidak akan dibatalkan hanya karena Airlangga mengundurkan diri. Ia menegaskan rekomendasi tersebut diputuskan secara organisasi, bukan pribadi.
Di Sulsel, rekomendasi Golkar sudah diberikan kepada pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi untuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024.
Baca Juga:Prof Zudan Lantik Andi Winarno Sebagai Penjabat Bupati Bone
Sementara untuk kabupaten/kota ada Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Pilwali Makassar, Patahuddin-Muhammad Dhevy Bijak di Luwu, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri di Palopo.
Kemudian, Ahmad Jaya Baramuli - Usman Marham untuk Pinrang, Chaidir Syam-Suhartina di Maros, Andi Rosman-Baso Rahmanuddin di Wajo, Andi Ina Kartika Sari-Abustan di Sidrap.
Selanjutnya, Suwardi-Selle Ks Dalle di Soppeng, Muh Irpan-Deswanto di Enrekang, Syaharuddin-Nur Kanaah di Sidrap, Budiman-Akbar Andi Leluasa di Luwu Timur dan Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam di Parepare.
"Jika sudah diputuskan secara organisasi biasanya tidak berubah," jelasnya.
Sekretaris Golkar Sulsel Andi Marzuki Wadeng menambahkan pengunduran diri Airlangga dari jabatan ketua umum adalah keputusan pribadi.
Baca Juga:Airlangga Out, Peluang Emas Kader Golkar Rebut Tiket Pilgub Sulsel?
Keputusan itu mengagetkan bagi semua pengurus DPD karena dinilai sangat mendadak. Apalagi, kata Marzuki, tidak ada informasi dari DPP sama sekali.
"Kami tidak tahu (alasannya). Kami pun di DPD kaget, semua bertanya kenapa," kata Marzuki.
Namun, ia meyakini pengunduran diri Airlangga bisa jadi karena faktor Pilkada 2024. Banyak petinggi di partai berlambang Beringin itu yang kontra dengan keputusan Airlangga jelang persiapan pendaftaran Pilkada 2024.
Seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara. Termasuk diantaranya Sulawesi Selatan.
Golkar sebelumnya sudah memberi surat tugas untuk kader di daerah yang berpotensi maju di Pilkada. Namun, rekomendasi yang dikeluarkan seketika berubah.
"Seperti itu ketidakpuasan kader. Lain yang diberi surat tugas, lain yang dapat rekomendasi," sebutnya.
