SuaraSulsel.id - Penelitian ketua jurusan Ilmu Politik Unhas Andi Ali Armunanto menemukan adanya aliran dana besar-besaran untuk pemilihan gubernur Sulsel pada tahun 2018.
Fenomena ini diprediksi akan terulang kembali di Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Motifnya diduga untuk menguasai sumber daya alam di Sulsel.
"Hasil penelitian saya, ada aliran dana Rp600 miliar ke salah satu calon pada Pilgub 2018 lalu. Jadi dari awal sudah kelihatan tapi tentu saja pertaruhan di 2024 ini akan lebih besar, jadi akan lebih banyak pengusaha yang akan berinvestasi lewat jalur politik di Sulsel," kata Ali dalam kanal youtube podcast Rakyat News, diakses Selasa 2 Juli 2024.
Hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sendiri menunjukkan biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi cukup tinggi.
Baca Juga:Andi Ali: Sumber Daya Alam Jadi Incaran Pemodal Pilkada Sulsel
Untuk memperebutkan kursi bupati/wali kota misalnya, biaya yang harus dirogoh mencapai Rp20 miliar-Rp30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur mencapai Rp20 miliar-Rp100 miliar.
Kehadiran sponsor di balik para calon kepala daerah terjadi karena mahalnya ongkos pilkada. Hal tersebut memaksa setiap pasangan calon harus memiliki kekuatan modal ekonomi yang kuat.
Sayangnya, harta kekayaan pasangan calon seringkali tak mencukupi. Biaya untuk memenangkan pilkada, jauh lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliki para kandidat.
Kondisi ini menjadi pintu masuk cukong-cukong pilkada yang berujung pada pencederaan demokrasi.
Pertarungan Pemodal
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menilai calon kepala daerah di Sulawesi Selatan akan disponsori oleh cukong kelas kakap.
Baca Juga:Bawaslu Sulsel Buka Ruang Suara Perempuan di Pilkada Serentak 2024
Menurutnya, perhelatan Pilkada di daerah ini akan menjadi pertarungan bagi pemodal.
- 1
- 2
