Olehnya, penegakan hukum adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kemenko Polhukam akan lebih mengintensifkan fungsi-fungsinya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak bisa berjalan dengan baik.
"Kita tidak boleh mempertaruhkan 5 tahun ke depan pemimpin daerah hanya dengan menukar yang tadi disampaikan diistilahkan dengan money politic. Bawaslu, kepolisian, kejaksaan di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah untuk saling bahu membahu untuk mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan jujur dan adil," kata Sugeng.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Pilkada Serentak 27 November 2024, Masyarakat Diminta Tidak Memilih Karena Uang
