"Yang masalah adalah ada daerah yang keuangannya lemah karena selama ini bergantung ke pemerintah pusat. PAD-nya rendah. Kalau rendah, mereka hanya mengandalkan transferan," sebutnya.
Sementara, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Ia juga menyebut perlu adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Yang terpenting adalah fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," kata Hadi.
Baca Juga:14 Pejabat Penyelenggara Pemilu di Sulsel Dilaporkan ke DKPP
Selanjutnya, kata Hadi, seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
"Yang saya tekankan bagaimana meningkatkan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas," ucap Hadi.
Sebagai informasi, pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi (kecuali DI Yogyakarta), 415 kabupaten (minus Kabupaten Kepulauan Seribu di DKI Jakarta), dan 93 kota (minus 5 kota administratif di DKI Jakarta).
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
