"Itu untuk membiayai Pilkada di 545 daerah. Pilgub, pilbup dan pilwali," bebernya.
Tito menjelaskan, untuk pulau Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2024 dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp7,1 triliun untuk KPU dan Rp2,4 triliun untuk Bawaslu.
Namun, yang terealisasi untuk KPU baru Rp3,1 triliun, sedangkan untuk Bawaslu hanya Rp1 triliun yang baru tersalurkan.
"(Daerah) yang belum jumlahnya masih banyak sekali dan curiga ga punya uang. Ini yang kita awasi betul," jelasnya.
Baca Juga:14 Pejabat Penyelenggara Pemilu di Sulsel Dilaporkan ke DKPP
Ia menambahkan tahapan pemilu tinggal dua bulan lagi. Ia berharap agar Pemda bisa memperhatikan soal dukungan pendanaan.
"Yang masalah adalah ada daerah yang keuangannya lemah karena selama ini bergantung ke pemerintah pusat. PAD-nya rendah. Kalau rendah, mereka hanya mengandalkan transferan," sebutnya.
Sementara, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Ia juga menyebut perlu adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Yang terpenting adalah fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," kata Hadi.
Baca Juga:3 Pejabat di Polda Sulsel Dipecat Karena Judi
Selanjutnya, kata Hadi, seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
