SuaraSulsel.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp156 miliar di lingkungan Pemprov Sulsel. Kerugian itu bersumber dari kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur.
Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2023. BPK menyatakan ada temuan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang tidak sesuai aturan.
Salah satu pegawai yang enggan disebut namanya mengaku tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2023 memang mengalami kenaikan. Nilainya tergantung beban kerja dan kedisiplinan.
"Kalau saya kenaikannya sekitar Rp500 ribu per bulan. Itu naik karena tahun sebelumnya TPP itu stagnan satu bulan gaji," ujarnya, Kamis, 30 Mei 2024.
Baca Juga:BPK Temukan Kelebihan Bayar Tunjangan Pegawai Pemprov Sulsel Rp156 Miliar
Ia mengaku semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini diminta melakukan refocusing anggaran untuk membayar hasil temuan tersebut.
"Mau dikembalikan juga bagaimana mungkin, sudah digunakan dari tahun lalu," sebutnya.
Sementara, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakhrulloh mengaku akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Ia sudah meminta Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat mengkaji hasil temuan BPK tersebut.
"Saya sudah minta Sekda dan Kepala Inspektorat agar hari Kamis dan Jumat ini segera ditindaklanjuti soal realisasi TPP yang sebenarnya bermasalah," kata Zudan.
Kata Zudan, Pemprov akan melakukan pengembalian, namun sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:BPK Temukan Penyalahgunaan Rp1,7 Miliar dan Lebih Bayar Rp156 Miliar Pemprov Sulsel
"Tapi saya belum baca hasil pemeriksaannya karena tebal sekali. Insya Allah segera mungkin kami selesaikan," jelasnya.
