SuaraSulsel.id - Pengamat masalah lingkungan Mustam Arif mengatakan, pemerintah jangan hanya mengandalkan pelatihan atau pembentukan kelompok dan forum yang berorientasi proyek. Dalam menangani bencana di Sulawesi Selatan.
Butuh keseriusan untuk membangun ketahanan masyarakat (resilience) menghadapi bencana.
Masyarakat di titik-titik rawan bencana sudah harus didukung oleh rencana kedaruratan (contigency plan) yang memadai. Siap diaktifkan pada saat datangnya bencana dan tanggap darurat.
Rencana kedaruratan yang didukung sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.
Baca Juga:Pj Gubernur Sulsel Kirim Bantuan ke Latimojong Pakai Helikopter
Sarana peringatan dini tidak selalu harus tergantung pada teknologi canggih. BMKG hampir setiap saat memberi peringatan.
Sesuai asesmen Jurnal Celebes, sebagian masyarakat lokal dan adat di Sulsel memiliki pengetahuan atau kearifan lokal yang menjadi peringatan dini menghadapi bencana. Harusnya potensi ini diberdayakan di lapangan.
Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif Jurnal Celebes mengatakan, semua pihak patut mewaspadai bencana ekologis yang dapat menjadi ancaman rutin dan serentak.
"Kita berada di era bencana rutin, karena kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah dipetakan olah BPBD sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan longsor," kata Mustam, Sabtu 4 Mei 2024.
Dia mengatakan, bencana banjir dan longsor di Sulsel terjadi setiap tahun. Namun, tampaknya belum disikapi serius dalam menanggulangi banjir dan longsor yang rutin terjadi setiap tahun.
Baca Juga:Banjir Dan Tanah Longsor di Luwu, PJ Gubernur Sampaikan Duka Cita
Karena itu, rentetan banjir dan longsor beberapa bulan ini kemudian memuncak pada banjir dan longsor serentak di Luwu, Sidrap, Pinrang, Wajo, Enrekang, Bone dan Sinjai adalah pukulan telak.
Peristiwa pahit yang harus membuat Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemkab untuk segera mengambil langkah serius. Karena bila mengacu anomali kepada dampak perubahan iklim, bencana serentak ini bisa jadi akan rutin.
Hal yang mendasar, kata dia, perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana yang berimbang antara orientasi tanggap darurat dan pemulihan dengan pencegahan (mitigasi) dan kesiapsiagaan.
Terlalu Banyak Dana Tanggap Darurat
Selama ini penanggulangan bencana terlalu berorientasi pada tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery). Dana dan sumber daya terlalu banyak dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana.
Sementara pencegahan atau mitigasi menjadi aspek kurang penting. Padahal, di level hulu inilah sesungguhnya dampak bencana bisa diminimalkan atau dicegah.
