SuaraSulsel.id - Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui mekanisme subsidi tepat makin mengerucut kepada yang berhak. Transaksi BBM di lembaga penyalur (SPBU) menggunakan QR Code dinilai efektif sebagai langkah kontroling subsidi.
Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki DEA menuturkan bahwa kebijakan mengontrol subsidi BBM memang sudah menjadi keniscayaan.
Jika tidak dikontrol, kata Marsuki, dampaknya akan sangat berat bagi semua pihak. Utamanya dari sisi anggaran pemerintah yang terus tersedot.
“Ini strategi yang tepat untuk menjaga distribusi BBM secara tepat kepada masyarakat yang berhak. Mereka harus jadi target kebijakan subsidi bahan bakar,” jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas.
Mantan Rektor salah satu Institut di Kota Makassar itu memberikan apresiasi terhadap sistem pendistribusian subsidi BBM saat ini yang dinilai tepat sasaran.
Menurutnya, pemangkasan subsidi juga bisa membuat kebijakan fiskal makin efektif untuk membiayai sektor-sektor usaha lain yang lebih produktif.
Pengendalian subsidi yang difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan menurutnya berdampak pada keseimbangan pemanfaatan dana APBN untuk berbagai kebijakan pembangunan yang direncanakan.
Ia menyebut, anggaran fiskal yang ditetapkan dapat membiayai sektor-sektor usaha sektoral produktif yang terkait dengan beberapa kementerian.
Dicontohkan diantaranya di sektor pertanian, sektor industri dan pengolahan, perdagangan, komunikasi dan transportasi, pendidikan dan kesehatan. Sehingga, subsidi BBM yang selama ini membebani negara dapat dikurangi secara perlahan.
“Dampak positifnya tercermin dari beberapa tren beberapa indikator perekonomian yang terus membaik. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan yang menurun walaupun memang relatif jumlahnya masih banyak,” jelasnya.
- 1
- 2
