SuaraSulsel.id - Pengamat politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Muhammad Najib Husain, mengatakan penetapan tersangka Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Tenggara Andi Ady Aksar dapat berpengaruh buruk bagi citra Gerindra, yang dikenal sebagai partai relatif mapan. Mengingat saat ini memiliki satu perwakilan di DPR RI.
Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, menurut Najib, kondisi ini semestinya mendesak Gerindra segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Andi Ady Aksar dari kursi ketua. Dalam upaya menyelamatkan dan menjaga kesan partai di mata pemilih, menghadapi Pemilu 2024.
Najib menegaskan, status tersangka kasus penggelapan dana bisa berimbas menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Gerindra. Pasalnya, jabatan ketua melekat di pundak Andi Ady Aksar, sehingga menggambarkan sosoknya telah menjadi simbol partai.
"Pilihan pemilih ketika pimpinan tidak bagus, berdampak pada calon legislatif yang didukung oleh partai politik," kata Najib saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (20/5/2023).
Baca Juga:Fenomena Partai Ganda di Satu Caleg, Kepentingan Politik atau Ambisi Individual?
Najib berujar, situasi sekarang pun turut membuka celah bagi partai lain untuk meraup keuntungan dengan menunjukkan kalau ada yang tidak beres dalam tata kelola Partai Gerindra.
Kasus yang menjerat Andi Ady Aksar, cenderung mendapat reaksi lebih tanggap dari kalangan mayoritas masyarakat.
"Itulah yang terjadi karena memang pemilih-pemilih kita adalah pemilih cukup tradisional. Dan hal-hal yang bersifat korupsi dan sebagainya adalah hal-hal yang cukup peka," imbuhnya.
Karena itu, Najib mendorong Partai Gerindra menyampaikan pernyataan sikap bentuk klarifikasi di publik perihal perkara yang sedang mendera partai.
Langkah ini harus diambil untuk menepis adanya persepsi masyarakat yang mengaitkan dugaan manipulasi dana dipakai untuk membiayai kerja-kerja partai.
Baca Juga:Soal Gibran Rakabuming Bertemu Prabowo Subianto di Solo, Hasto PDIP Bilang Begini
Najib menambahkan, masalah ini tidak muncul secara tiba-tiba dan Partai Gerindra sendiri sudah mengetahui sejak lama. Sehingga sepatutnya sikap partai terlihat sedari awal kasus ini mulai mengemuka.
"Sebenarnya Gerindra sudah harus mengambil langkah-langkah konkrit sejak kemarin. Ketika Ady bermasalah, maka partai juga harus kemudian memberikan sebuah pernyataan sikap," katanya.
Penanganan kasus ini, disebut-sebut sejumlah pihak, bercampur intervensi politik, seiring merebak kabar hubungan antara Andi Ady Aksar dan ASR retak. Kabar keretakan keduanya kian menguat pasca ASR memutuskan maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pusat melalui pintu PPP.
Najib berpendapat, sejauh ini belum bisa menyimpulkan penanganan perkaranya murni penegakan hukum ataukah melibatkan konflik politik. Dia baru melihat masalah timbul akibat kesalahan Andi Ady Aksar dalam mengelola usaha di luar partai.
"Dan seharusnya memang setiap orang-orang partai harus lebih berhati-hati beraktivitas di luar partai. Partai harus lebih mapan sehingga tidak kemudian orang-orang yang ada di partai itu harus mencari lahan hidup lain selain partai politik," terangnya.
Karena jangan sampai kemudian inilah yang terjadi, beraktivitas di luar partai akhirnya merugikan partai.
