SuaraSulsel.id - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menanggapi desakan segelintir oknum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI). Meminta agar pengurus DMI pusat untuk segera mengadakan muktamar. Karena berakhirnya masa kepengurusan DMI pusat.
Menurut mantan Wakil Presiden ini. pelaksanaan Muktamar DMI pusat harus mengacu pada aturan yang tertuang dalam dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DMI yang mengatur pelaksanaan muktamar dilaksanakan paling lambat satu tahun setelah berakhirnya masa kepengurusan.
“Muktamar itu adalah sesuai dengan aturan, dalam aturan itu paling lambat satu tahun setelah berakhir,” ujar JK di Kantor Pusat DMI, Rabu 1 Maret 2023.
Selain itu JK menambahkan alasan penundaan muktamar pengurus pusat DMI itu juga diperkuat oleh keputusan Rapimnas DMI yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022.
Dalam forum tertinggi DMI tersebut pada pada poin 4 menyatakan penundaan pelaksanaan muktamar VIII pengurus DMI yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli-November 2022.
Baca Juga:Jusuf Kalla Jenguk Kapolda Jambi, Kondisinya Membaik Pasca Operasi Tulang Belakang dan Tangan
Namun karena kondisi pandemi Covid-19 ditunda menjadi bulan Juli-November 2023. Pada poin yang sama juga mencantumkan karena alasan tahun politik, muktamar bisa ditunda setelah pemilu tahun 2024 .
“Penundaan itu kan ada juga di keputusan Rapimnas tahun lalu (2022) yang dihadiri seluruh pengurus wilayah DMI. Bahwa karena situasi pandemi Covid-19 jadi muktamar bisa kita tunda satu tahun setelah kepengurusan berakhir. Apalagi tahun politik maka bisa saja setelah pemilu baru kita muktamar,” tegas JK.
JK mengingatkan agar pengurus DMI harus berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan DMI untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
Ia menekankan agar DMI bersikap netral untuk menghindari masalah di kemudian hari.
“Kita ingin DMI netral, kita harus hati-hati saya tidak ingin orang intervensi dengan kekuatan, dengan kekuasaan macam-macamlah sehingga terjadi masalah di belakang hari masjid-masjid itu," tegas JK.
Baca Juga:Keponakan Jusuf Kalla Jadi Calon Menpora Terkuat Gantikan Zainudin Amali?
Menutup pernyataannya, JK mengungkapkan tuntutan segelintir oknum pengurus wilayah tersebut pada dasarnya mempermasalahkan sesuatu yang bukan masalah. JK mensinyalir ada yang mendalangi gerakan tersebut.
“Jadi tidak ada masalah tidak ada apa-apa untuk itu, cuman ada saja yang ngerjain ini,” ujarnya.
