Mendagri Sarankan Sulsel Hentikan Penerimaan CPNS dan PPPK

Hal tersebut dikatakan Tito menanggapi penggunaan anggaran di Pemprov Sulsel yang terlalu besar.

Denada S Putri
Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:32 WIB
Mendagri Sarankan Sulsel Hentikan Penerimaan CPNS dan PPPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan kepada Forkopimda dan kepala daerah di Sulawesi Selatan dalam mengendalikan inflasi. [Ist]

SuaraSulsel.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghentikan penerimaan CPNS dan PPPK untuk sementara. 

Hal tersebut dikatakan Tito menanggapi penggunaan anggaran di Pemprov Sulsel yang terlalu besar untuk menggaji pegawai. Menurutnya, pendapatan dan belanja pemerintah sangat jomplang. 

"Belanja operasional pegawainya sangat besar sekali. 59,90 persen loh dibanding belanja modal dan belanja tak terduga," ujarnya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 27 Januari 2023.

Tito mengatakan Sulsel punya APBD tahun 2023 senilai Rp9,9 Triliun. Dari angka itu, ada 59,90 persen atau Rp5,9 triliun untuk belanja pegawai. 

Baca Juga:Pengusaha Sulsel Apes, Sudah Setor Ratusan Juta Rupiah Untuk Suap BPK Sulsel Tapi Proyek Dihentikan

Belanja pegawai dibagi lagi ke dalam lima item. Seperti, belanja pegawai Rp3,2 Triliun, belanja barang dan jasa Rp2,4 Triliun, belanja subsidi Rp20 miliar, belanja dana hibah Rp310 miliar dan belanja bantuan sosial Rp2,4 miliar. 

Sementara, Rp1,7 triliun atau 17 persen untuk belanja modal, Rp25 miliar atau 0,25 persen untuk belanja tak terduga.

"Mohon maaf pak Gubernur, ini lebih banyak untuk pegawai. Perlu dikaji kembali untuk merekrut ASN dan PPPK," ungkapnya.  

Menurut Tito, Pemprov Sulsel sebaiknya mengarahkan generasi muda untuk menjadi pengusaha. Tak perlu jadi PNS. 

Ia katakan pegawai di pemerintahan sangat membebani anggaran daerah. Sementara pendapatan asli daerah sangat minim. 

Baca Juga:Ketua DPRD Sulsel Jaminkan Pulau Dutungan ke Pengusaha Karena Punya Utang Rp4 Miliar

"Upayakan mereka, okelah memilih jadi anggota Polri, TNI. Tapi sebagian besar harus diarahkan jadi pengusaha sehingga membuka lapangan baru. Karena kalau rekrutmen terus memberatkan keuangan negara, ini besar sekali belanja pegawai," tegasnya. 

Mantan Kapolri itu pun menyarankan agar Pemprov sebaiknya menyetop rekrutmen. Menurutnya, sudah saatnya memanfaatkan digitalisasi untuk mengurangi tenaga. 

"Nyetop rekrutmen, manfaatkan digitaliasi untuk mengurangi tenaga," katanya. 

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

News

Terkini

Puasa Ramadhan 1444 Hijriah telah memasuki hari ke-7

News | 13:14 WIB

Saat pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024

News | 12:13 WIB

Jokowi memastikan harga sembako di daerah ini aman

News | 11:56 WIB

Pengendara di bawah umur dan tidak memakai helm juga diamankan

News | 09:32 WIB

Presiden Jokowi akan meresmikan proyek Kereta Api di Kabupaten Maros

News | 09:22 WIB

Ajaran menyimpang yang mengarah pada penyembahan berhala

News | 12:34 WIB

Konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung 70 tahun

News | 09:26 WIB

Anggota DPRD Sulawesi Selatan mulai rajin melaporkan harta kekayaannya

News | 09:14 WIB

Seharusnya ada pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun pada bangunan masjid

News | 14:59 WIB

Presiden Jokowi juga akan melakukan panen raya di Kabupaten Maros

News | 13:22 WIB
Tampilkan lebih banyak