Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin: Waspada Pembangkangan Terhadap Negara

Pembangkangan terhadap negara di tengah polemik terkait Undang-Undang Cipta Kerja

Muhammad Yunus
Senin, 16 Januari 2023 | 05:53 WIB
Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin: Waspada Pembangkangan Terhadap Negara
Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Andi Aderus [SuaraSulsel.id/ANTARA/HO-Humas PMD BNPT]

SuaraSulsel.id - Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Andi Aderus mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kemunculan "bughat" atau pembangkangan terhadap negara di tengah polemik terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja saat ini.

“Lebih berbahaya lagi, bughat yang dilakukan bukan lagi dalam konteks perorangan, melainkan dalam konteks kelompok atau organisasi yang memiliki pemimpin yang ditaati serta lebih berbahaya lagi jika sudah memiliki kekuatan," ujar Andi, Minggu 15 Januari 2023.

Kekuatan itu, kata dia, bisa berupa kekuatan politik atau kekuatan militer dengan persenjataan dan kemampuan perang yang telah dilatih.

Berikutnya, Andi menyampaikan sejatinya narasi-narasi pembangkangan sudah bisa dikatakan sebagai "bughat" karena "bughat" terbagi ke beberapa tingkatan tergantung tingkat pembangkangannya.

Baca Juga:Secara Etika, Erick Thohir Harus Mundur sebagai Menteri BUMN jika Mencalonkan diri Ketua Umum PSSI

“Ada pelaku bughat yang bisa dibina dengan narasi-narasi yang dapat mengubah cara pikirnya atau untuk menetralisasi pikirannya. Ada pula pelaku bughat yang harus ditangani melalui pembinaan khusus,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, dia menyampaikan Islam mengajarkan bahwa ketaatan terhadap pemerintah adalah hal yang wajib. Alquran pun menjelaskan ketaatan terhadap pemerintah itu ada secara paralel. Ada taat pada Allah, rasul, dan ulil amri atau dalam konteks bernegara dimaknai sebagai pemerintah yang sah.

“Ketaatan pada pemerintah merupakan hal yang penting, karena menyangkut kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar dia lagi.

Ia menambahkan, menurut ahlussunnah wal jamaah atau kelompok ahli hadis, jika pemerintah yang menaungi masyarakat memang zalim, masyarakat hanya wajib untuk memberikan pendapat dan nasihat kepada mereka tanpa melakukan pembangkangan. Pembangkangan hanya akan berdampak jauh lebih buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga "bughat" perlu dideteksi sejak dini.

“Begitu pentingnya ketaatan pada pemerintah yang sah. Seringkali, digambarkan dengan perumpamaan bahwa terhadap pemerintah yang zalim saja, kita dilarang untuk melakukan pembangkangan,” ujarnya pula.

Baca Juga:Erick Thohir Rangkap Jabatan Jika Terpilih Jadi Ketum PSSI, Pakar Jelaskan Dampak Negatif yang Ditimbulkan

Andi lalu mencontohkan dampak besar "bughat" di Libya yang pernah memiliki pemimpin bernama Muammar Gaddafi, sosok yang dibenci oleh rakyatnya, sehingga menimbulkan kekacauan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini