SuaraSulsel.id - Mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menggugat Presiden RI, Joko Widodo. Gugatan itu berkaitan dengan pemberhentian dirinya.
Abdul Hayat diketahui diberhentikan sebagai Sekprov Sulsel, Rabu, 14 Desember 2022. Melalui kuasa hukumnya, Yusuf Gunco, Hayat bakal menggugat beberapa pihak.
Diantaranya Presiden, Gubernur Sulsel, dan tim lima. Tim ini yang dimaksud adalah pejabat Kemendagri, Kemenpan, dan Pemprov Sulsel.
"Saya selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum pada Jumat atau besok, sudah menghasilkan gugatan ke PTUN. Saya gugat Kepres dan Presiden jadi tergugat satu," ujarnya kepada media.
Baca Juga:Presiden Jokowi Teken Surat Pemberhentian Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani
Yusuf Gunco menjelaskan Kepres pemberhentian Abdul Hayat baru diterima, Selasa, kemarin. Padahal surat itu ditetapkan oleh Presiden sejak tanggal 30 November 2022.
![Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani [SuaraSulsel.id/Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/22/49239-abdul-hayat-gani.jpg)
Idealnya, kata Gunco, Kepres itu harus sampai ke tangan Hayat sejak tanggal penetapan. Namun, baru diterima 13 hari setelahnya.
"Ada prosedur admisnitrasi pemerintahan yang tidak berjalan. Kenapa baru kemarin disampaikan ke Sekda, sementara surat ini sudah ditetapkan 30 November lalu. Harusnya sejak tanggal itu pak Sekda sudah tidak berhak lagi menjadi sekda," katanya.
Abdul Hayat sendiri masih menjalankan tugasnya sebagai Sekprov hingga Selasa, kemarin. Ia masih membuka acara rapat koordinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di hotel Gammara.
"Ada range waktu pemerintahan di Sulsel ini yang salah. Ada hal apa Pemprov tidak menyerahkan surat ini ke Sekda sejak tanggal 30 (November)," ucapnya.
Baca Juga:Momen Lucu Prosesi Siraman Kaesang, Bobby Nasution : "Biar Gede"
Surat penetapan itu juga dinilai berjalan sendiri. Hanya satu lembar saja.
Menurut Yusuf, seharusnya surat keputusan itu dilengkapi konsederan alasan pencopotan Hayat. Di isi surat juga tidak ada unsur menimbang dan memperhatikan.
"Presiden mengeluarkan surat ini dasarnya apa? itu aturan administrasi kenegaraan yang dilanggar," jelasnya.
Selain Presiden, Abdul Hayat juga menggugat Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan tim lima. Tim ini sebelumnya dibentuk oleh Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Sekprov.
"Jadi, surat yang dikirim ke Kemendagri ini dibuat di luar pagar. Kemudian tim lima juga menempatkan semua keterangan yang mengakibatkan klien kami mengalami kerugian material. Ini bisa masuk pidana," tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pemprov Sulsel Imran Jausi menjelaskan surat pemberhentian Abdul Hayat ditetapkan pada tanggal 30 November 2022. Namun, baru diterima oleh Gubernur pada Selasa, kemarin.
