Unjuk Rasa Menolak Perpanjangan Kontrak Karya PT Vale di Sulawesi Tenggara Ricuh

Massa dari Wanara Nusantara Indonesia mencoba membakar ban bekas di area gedung

Muhammad Yunus
Senin, 17 Oktober 2022 | 15:27 WIB
Unjuk Rasa Menolak Perpanjangan Kontrak Karya PT Vale di Sulawesi Tenggara Ricuh
Unjuk rasa menolak perpanjangan izin PT Vale di DPRD Sulawesi Tenggara ricuh. Massa dari Wanara Nusantara Indonesia mencoba membakar ban bekas di area gedung, Senin (17/10/2022) [Telisik.id]

SuaraSulsel.id - Unjuk rasa menolak perpanjangan izin PT Vale di DPRD Sulawesi Tenggara ricuh. Massa dari Wanara Nusantara Indonesia mencoba membakar ban bekas di area gedung, Senin (17/10/2022).

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, kericuhan terjadi saat massa mendapat perlawanan dari staf DPRD Sulawesi Tenggara. Mencoba mencegah pembakaran ban bekas.
Aksi kejar-kejaran dan saling pukul antara kedua belah pihak pun terjadi.

Aksi saling pukul itu tidak berlangsung lama. Setelah pihak kepolisian menenangkan kedua belah pihak.

Demonstrasi kemudian berlanjut dan massa ditemui oleh Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara, Abdul Salam Sahadia.

Baca Juga:Polda Sulawesi Tenggara Gandeng Tiga Kampus Tingkatkan Pengetahuan dan Karakter Personel

Saat penyampaian aspirasi berlangsung, Ketua Wanara Sulawesi Tenggara Samsul menegaskan, mereka tidak ingin ada perpanjangan IUP PT Vale di Kabupaten Kolaka.

Pasalnya, keberadaan PT Vale yang sudah mencapai 50 tahun beraktivitas di Kabupaten Kolaka, tidak memberi kontribusi pada pemerintah dan masyarakat.

"Terutama soal pembangunan smelter. Hanya dijanjikan ke masyarakat, tidak pernah terealisasi," bebernya.

Selain itu, pihaknya juga menyinggung terkait penyaluran CSR yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaannya.

"Ini sangat merugikan masyarakat," katanya.

Baca Juga:Ali Mazi Siap Menangkan Anies Baswedan di Sulawesi Tenggara

Menanggapi itu, Abdul Salam Sahadia mengaku, pihaknya sudah merespon pernyataan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan melakukan pertemuan internal. Membahas keberadaan PT Vale yang dinilai tidak memberikan kontribusi dan cenderung merugikan daerah.

"Makanya perlu ini kita respon secara cepat. Karena sesuai dengan pernyataan gubernur saat dengar pendapat," ungkapnya.

Terkait CSR, kata politisi Partai Demokrat itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti. Baik melalui rapat dengar pendapat maupun dengan pembentukan pansus.

"Ini kita sepakat untuk tindak lanjuti," ucapnya.

Komisi III juga dalam waktu dekat ini bakal memanggil PT Vale dan instansi terkait. Guna membahas permasalahan yang terjadi.

"Minimal kita rekomendasikan penghentian seluruh aktivitas PT Vale," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini