Miris! Gaji Tenaga Honorer Kabupaten Muna Barat Dipotong, Untuk Menggaji Tenaga Honorer Lain

Penjabat Bupati Muna Barat Bahri mengaku kaget

Muhammad Yunus
Selasa, 04 Oktober 2022 | 19:11 WIB
Miris! Gaji Tenaga Honorer Kabupaten Muna Barat Dipotong, Untuk Menggaji Tenaga Honorer Lain
Penjabat Bupati Muna Barat Bahri [Telisik.id]

SuaraSulsel.id - Penjabat Bupati Muna Barat Bahri mengaku kaget, setelah mengetahui jumlah tenaga non ASN atau honorer di Muna Barat lebih banyak. Dibandingka jumlah aparatur sipil negara atau ASN.

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, Bahri menyebut pendataan yang dilakukan bukan untuk prioritas pengangkatan tenaga PPPK atau ASN. Melainkan pendataan agar mengetahui jumlah tenaga honorer pada tiap daerah.

Pendataan tenaga honorer non Aparatur Sipil Negara (ASN) telah usai, jumlah tenaga honorer non ASN di Muna Barat tercatat sebanyak 2.591.

"Apakah honorer ini ada di tiap OPD atau tidak, maka akan dilakukan kembali validasi tenaga non ASN kita," ungkapnya, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga:Ingin Tunjukan Eksistensi, Honorer Satpol PP Bandung Barat Tetap Berjaga meski Sudah Tak Dapat Gaji

Bahri menyebut, akan melihat langsung tenaga non ASN yang sebanyak 2.591 orang. Kemudian bandingkan dengan anggaran daerah. Sebab menurutnya, anggaran honor tenaga non ASN di Muna Barat sangat kecil. Ditambah lagi ada potongan anggaran tenaga honorer.

Dia menyebut, pada salah satu Puskesmas, gaji tenaga honorer dipotong. Setelah pengecekan ternyata honor yang dipotong untuk diberikan kepada tenaga kesehatan lain.

“Saya tidak mau lagi ada honor tenaga non ASN kita dipotong. Saya akan tertibkan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Muna Barat, Naazirun mengatakan, belum ada ketetapan dalam penentuan jumlah insentif tenaga honorer.

"Di daerah ini belum ada peraturan dalam menentukan ketetapan jumlah insentif bagi tenaga honorer," ujarnya.

Baca Juga:Honorer Wajib Tahu! 7 Poin ini untuk Pendataan Non ASN

Kemudian ditambahkan oleh Kepala Dinas PTSP, La Ode Hanafi, ada beberapa yang dihadapi. Pasalnya tenaga honorer termasuk K2 ada yang berdomisili di Muna Barat, tetapi tidak berkantor di daerah tersebut.

"Barangkali ini yang kita hadapi, kepala OPD mungkin kita akan meminta data perpanjangan SK di satuan-satuan kerja," pungkasnya.

Menanggapi hal itu Direktur Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Kemendagri menambahkan, sejak 2005 tidak diperbolehkan lagi ada penertiban SK non ASN. Tetapi hanya ada perjanjian kerja yang setiap tahunnya diperbaharui. Dengan cara dinilai kinerjanya.

"Apabila bagus dilanjutkan perjanjian kerjanya, kalau tidak bagus akan diberhentikan kerjanya," tutupnya.

News

Terkini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan daerah

News | 14:55 WIB

Terdakwa pelanggaran HAM berat Papua Isak Sattu hanya bisa menangis haru

News | 14:45 WIB

Isak Sattu hanya bisa menangis haru usai mendengar putusan hakim

News | 14:20 WIB

Sejumlah media asing menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi KUHP

News | 13:26 WIB

Korban dikenal pekerja keras dan tulang punggung keluarga

News | 11:35 WIB

Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif

News | 10:40 WIB

Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky

News | 09:37 WIB

Tim relawan BRI juga telah membantu proses evakuasi warga yang terisolir akibat rerentuhan pasca gempa.

News | 20:52 WIB

Dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian masyarakat

News | 17:30 WIB

Bukan kasus dugaan uang koordinasi tambang ilegal yang menyeret nama Kabareskrim Polri

News | 16:28 WIB

Apresiasi kepada perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas

News | 13:30 WIB

P2DD Provinsi Sulsel raih penghargaan provinsi terbaik di KTI

News | 12:34 WIB

Prakiraan cuaca Sulawesi Barat dan sekitarnya

News | 07:12 WIB
Tampilkan lebih banyak