SuaraSulsel.id - Kota Parepare dan Kabupaten Bulukumba dianggap berhasil menurunkan inflasi secara tajam dari bulan Mei 2022 ke bulan Agustus 2022. Hal tersebut sesuai dengan instruksi oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Sebagai penghargaan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberikan bonus Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp10 miliar lebih.
Ternyata begini cara kepala daerah di dua daerah tersebut menekan inflasi. Sehingga dianggap berhasil menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mengatakan punya strategi tersendiri untuk menekan inflasi. Caranya adalah tidak dengan memberikan bantuan tunai ke masyarakat, di luar BLT dari Kementerian.
Baca Juga:Kabupaten Bulukumba dan Kota Parepare Dapat Hadiah Rp10 Miliar Karena Mampu Tekan Inflasi
Namun, semua warga di Bulukumba diwajibkan untuk menanam di sekeliling rumah. Seperti sayuran, cabai dan tanaman jangka pendek lainnya.
"Tidak hanya sayuran, cabai, bawang dan lain-lain juga. Kita bagikan bibit ke semua warga dan suruh tanam sendiri. Saya minta Kepala Desa cek dan awasi," ujar Muchtar saat dikonfirmasi, Selasa, 27 September 2022.
Ia menjelaskan Pemkab menggelontorkan anggaran Rp200 juta setiap tahunnya untuk semua desa. Uang itu digunakan untuk pengadaan bibit dan pupuk yang dibagikan ke warga.
Kata Muchtar, Bulukumba punya lahan pertanian yang cukup luas. Lahan tersebut tidak hanya untuk ditanami padi, tapi juga dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan lainnya.
Sehingga, saat harga kebutuhan pangan melonjak, masyarakat tak lagi kaget. Seperti pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini.
Baca Juga:Gubernur Sulsel Berikan Rp30 Miliar Untuk Bangun Jembatan Kembar di Kota Parepare
"Kita tidak kasih mereka uang tunai, tapi kasih bibit gratis. Pupuknya di fasilitasi. Kita wajibkan mereka tanam palawija. Tidak boleh ada (lahan) yang tidur," jelasnya.
Muchtar mengatakan akan memanfaatkan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk membangun jalan tani. Bulukumba butuh jalan tani untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan.
"Uang itu akan kami manfaatkan untuk membangun jalan tani. Supaya warga mudah untuk menjual hasil pertanian," kata Muchtar.
Sementara, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengaku setiap pekan menerima laporan harga komoditas pangan di pasaran. Jika ada kenaikan yang signifikan, maka solusinya adalah pasar murah.
"Kita rutin gelar pasar murah. Kita intervensi harga, jika naik kita langsung gelar pasar murah," ungkap Taufan.
Ia menambahkan pihaknya juga menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha. Mereka diedukasi jangan sampai ada penimbunan barang.
"Kita upayakan betul agar harga di pasaran stabil. Jadi kita jalin komunikasi dengan pelaku usaha bagaimana agar membantu pemerintah," bebernya.
Akan Digunakan Untuk UMKM
Disinggung mengenai bonus dari Sri Mulyani, Taufan mengaku anggaran itu akan dimanfaatkan untuk UMKM. Para pelaku UMKM di Parepare butuh suntikan dana untuk pulih pasca pandemi Covid-19.
"Sebenarnya untuk rehabilitasi stadion bisa juga, tapi kita akan fokus dulu ke UMKM. Kita tahu saat ini tumpuan perekonomian kita itu ada pada UMKM. Stadion insyaAllah bisa kita anggarkan di tahun depan," tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dua daerah ini mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022. Bulukumba mencatat deflasi sebesar -0,60 persen, sementara Parepare -0,11 persen.
Secara kumulatif, Sulsel mengalami deflasi 0,27 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,31 pada Juli menjadi 112,00 pada bulan Agustus 2022.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan hadiah. Berupa dana insentif daerah rata-rata sebesar Rp10 miliar kepada 10 provinsi terbaik di Indonesia.
"Bapak Presiden selama ini memimpin dan meminta kepada daerah betul-betul mengendalikan harga-harga yang memang bisa dikendalikan, terutama dari komoditas-komoditas pangan yang bisa diantisipasi dan yang berhasil diberikan hadiah," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa September 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin 26 September 2022.
Sepuluh provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat yang diberi penghargaan berupa DID sebesar Rp10,83 miliar, Bangka Belitung Rp10,81 miliar, Papua Barat Rp10,75 miliar, Sulawesi tenggara Rp10,44 miliar, serta Kalimantan Timur, dan Yogyakarta masing-masing Rp10,41 miliar.
Kemudian Provinsi Banten senilai Rp10,37 miliar, Jawa Timur dan Bengkulu masing-masing Rp10,33 miliar, serta Sumatera Selatan Rp10,32 miliar.
Selain provinsi, Menkeu mengungkapkan terdapat pula 15 kabupaten yang mendapat hadiah. Karena telah berkinerja baik dalam menekan angka inflasi, yakni Belitung sebesar Rp10,88 miliar, Tabalong Rp10,68 miliar, Sintang Rp10,66 miliar, Merauke Rp10,53 miliar, Kotawaringin Timur Rp10,53 miliar, serta Banyumas Rp10,47 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Bulukumba sebanyak Rp10,46 miliar, Cilacap, Sumba Timur, dan Sumenep masing-masing Rp10,44 miliar, Kudus Rp10,42 miliar, Manokwari Rp10,41 miliar, Banyuwangi Rp10,4 miliar, Indragiri Hilir Rp10,38 miliar, dan Jember Rp10,36 miliar.
Sri Mulyani menambahkan, terdapat pula 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi, yaitu Singkawang senilai Rp10,91 miliar, Sorong Rp10,66 miliar, Tual Rp10,62 miliar, Pontianak Rp10,6 miliar, Pangkalpinang Rp10,54 miliar, serta Lhokseumawe Rp10,47 miliar.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
