"Beberapa risiko pendorong inflasi, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan MICE di Sulut, potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi dan gas LPG 12 kg setelah penyesuaian," kata Kepala BI Sulut Arbonas Hutabarat di Manado, Selasa (2/8).
Selain itu, potensi peningkatan biaya pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru menjadi beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian.
Meski demikian, dia berharap membaiknya pasokan komoditas pangan dan perikanan karena faktor cuaca yang sudah kondusif dapat menjadi faktor penahan inflasi pada bulan Agustus 2022.
Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dalam kerangka tim pengendalian inflasi daerah (TPID) akan senantiasa bersinergi untuk memonitor risiko peningkatan inflasi sehingga dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar inflasi tetap berada pada rentang sasarannya.
Baca Juga:Warga Sulawesi Utara Dipenjara 61 Hari, Diduga Jadi Korban Rekayasa Kasus Oleh Polisi
Mencermati perkembangan harga dan tingkat inflasi terkini, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi Sulawesi Utara cenderung meningkat meski terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1 persen (yoy).
Mengacu pada pengalaman sebelumnya, tingginya inflasi volatile food yang pada bulan Juni 2022 telah direspons dengan baik oleh TPID, baik pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten/kota, melalui serangkaian upaya pengendalian inflasi.
Diharapkan pula sinergi TPID dapat terus diperkuat, terutama dalam hadapi shock yang pengaruhi harga komoditas.
Selanjutnya menyadari bahwa interkonektivitas wilayah Sulut dengan wilayah sekitar merupakan faktor yang penting dalam pembentukan harga, TPID Provinsi Sulut juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Rakorwil TPID Sulampua) pada tanggal 20 Juli 2022 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut diawali dengan focus group discussion temu pelaku usaha (pedagang besar) se-Sulampua untuk mengurangi informasi tak simetrik (asymmetric information) serta untuk mengembangkan jejaring antarpedagang.
Melalui pembahasan dalam Rakorwil TPID Sulampua tersebut, penguatan sistem pertukaran informasi dan kerja sama antardaerah (KAD) untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Sulawesi Utara yang tidak terlepas dari kondisi ekonomi/inflasi di wilayah sekitar provinsi ini.
