- Peneliti program KONEKSI menyatakan perubahan iklim menurunkan pendapatan masyarakat pesisir dan petani di wilayah Indonesia Timur secara signifikan.
- Kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas kesulitan mengakses pembiayaan formal, sehingga mereka sering terjerat utang rentenir.
- Tim peneliti merekomendasikan pemerintah menyusun kebijakan penganggaran inklusif guna memperkuat ketahanan ekonomi bagi komunitas terdampak perubahan iklim.
SuaraSulsel.id - Peneliti Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI) menyimpulkan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan tekanan ekonomi yang semakin besar bagi kelompok rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).
Salah satu peneliti asal Kupang, Dr. Welmince Djulete, mengatakan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan sektor pertanian.
"Fenomena ini memicu penurunan kuantitas serta kualitas hasil tangkapan nelayan dan hasil panen petani, yang berujung pada depresi ekonomi di tingkat keluarga," ujar Welmince dalam workshop dan diskusi panel di Makassar, Rabu (17/6).
Program KONEKSI merupakan kolaborasi riset antara pemerintah Indonesia dan Australia yang melibatkan Monash University Australia, Monash University Indonesia, Universitas Hasanuddin, serta sejumlah organisasi berbasis komunitas dan mitra strategis di Indonesia Timur.
Baca Juga:Mengapa Berita Perubahan Iklim di Indonesia Masih Dangkal? Ini Temuan Mengejutkan AIC
Riset yang dilakukan di Makassar, Maros, Gowa, Kupang, dan Lombok tersebut berfokus pada penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan alternatif ekonomi.
Melalui penelitian tersebut, para peneliti mengembangkan Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan melalui Pelibatan Komunitas (MoFCREC) untuk wilayah Indonesia Timur.
"Dari hasil penelitian kami, dampak perubahan iklim yang paling besar dirasakan masyarakat adalah pada mata pencaharian. Terjadi tekanan ekonomi dalam keluarga karena penghasilan berkurang akibat penurunan hasil tangkapan atau panen," kata Welmince.
Ia mengatakan salah satu rekomendasi utama penelitian adalah pentingnya penganggaran yang lebih inklusif bagi kelompok rentan.
Menurut dia, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia masih menghadapi berbagai hambatan saat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena dianggap tidak memenuhi syarat perbankan.
Baca Juga:12 Daerah di Sulsel Dapat Pendampingan Pengendalian Perubahan Iklim
"Teman-teman penyandang disabilitas sering kali sulit mengambil kredit karena adanya stigma tidak dipercaya. Akibatnya, mereka terpaksa lari ke rentenir informal," ujarnya.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, kegiatan itu menghadirkan lembaga keuangan formal dan koperasi guna membahas mekanisme pembiayaan inklusif bagi kelompok rentan.
Melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pendampingan yang tepat, kelompok rentan di wilayah terdampak perubahan iklim diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan berbiaya rendah untuk mengembangkan usaha alternatif.
Sementara itu, Rosmiati Sain dari LBH APIK Sulawesi Selatan mengatakan tekanan ekonomi akibat perubahan iklim juga memicu persoalan sosial baru di masyarakat.
Menurut dia, kesulitan ekonomi akibat menurunnya pendapatan dapat berujung pada jeratan utang, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, hingga persoalan hukum.
"Akibat tidak mampu membayar utang tepat waktu, masalah domestik ini kerap berujung pada ranah pidana, seperti laporan penipuan, penggelapan, hingga meningkatnya kasus pencurian karena desakan kebutuhan hidup," kata Rosmiati.
