"Kemungkinan hanya bisa terserap 20 sampai 30 persen tahun ini. Pengadaan lahannya tidak mudah," kata PPK Pengadaan Lahan Makassar-Maros, Ryco Pradana.
Jika tidak habis terserap, maka Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan menarik ulang anggaran tersebut. Peruntukannya akan dialihkan ke proyek lain.
"Jika kami tidak bisa menyerap anggaran tersebut, maka ada proyek lain yang serap. Anggarannya tidak kecil, sementara ini sudah minggu ke tiga bulan Juli," beber Ryco.
Kereta api jalur Barru-Maros rencananya dioperasikan bulan Oktober 2022. Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan akan hadir langsung.
Baca Juga:Larangan Mulai Meluas, Ini Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya
Kepala Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan Amanna Gappa mengatakan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare merupakan proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini sudah dibahas sejak tahun 2003 dengan melakukan uji tahapan studi kelayakanoleh Ditjen Perhubungan Darat.
Kemudian pada tahun 2012 dilakukan studi desain dan perencanaan jalur kereta api oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibarengi dengan studi trase oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA.
Ijin dan Amdal baru keluar tiga tahun setelah uji desain. Sementara untuk desain struktur jembatan, bangunan stasiun dan fasilitas operasi termasuk review desain dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai 2018.
"Ini bukti konkret bahwa pembangunan infrastruktur di Sulawesi juga terus berkembang. Ini suatu kebanggaan akhirnya Sulawesi punya kereta api," ujarnya.
Pembangunan jalur Kereta Api Sulawesi sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan segmentasi.
Baca Juga:4 Rekomendasi Stasiun untuk Perokok di KA Tawang Alun
Pada segmen I dilaksanakan mulai tahun 2015-2016 dari km 74 sampai km 91 yang berada di Kabupaten Barru dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pembangunan badan jalan, jembatan box culvert, jalan rel, dan bangunan sipil lainnya sepanjang sekitar 16 km.
Sementara, pengadaan lahan untuk pembangunan badan jalan kereta api di Segmen I dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel sepanjang 16 km pada tahun 2014-2015.
Untuk segmen II dibangun tahun 2017-2019 sepanjang 24 km dan siding track menuju pelabuhan Garongkong sepanjang 4,7 km dengan membangun badan jalan dan jembatan, box culvert, rel dan bangunan sipil lainnya.
Pengadaan lahan di segmen II dilaksanakan pada tahun 2016-2017 dengan sumber pembiayaan APBN. Kementerian Perhubungan.
Lalu, segmen III dilaksanakan pada tahun 2019-2022 sepanjang kurang lebih 60 km melintasi Kabupaten Maros dan Pangkep dengan 7 stasiun dengan ruang lingkup kegiatan pembangunan badan jalan dan jembatan, box culvert, jalan rel dan bangunan sipil lainnya.
Pengadaan lahan di segmen III dimulai sejak 2017 dan telah selesai pada awalan tahun 2022 yang bersumber pembiayaan berasal dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).
