SuaraSulsel.id - Hasil survei dari lembaga survei CiGMark menunjukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjadi tokoh yang memberikan kontribusi kemenangan jika diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
CEO CiGMark, Setia Darma, dalam keterangan persnya, Rabu, mengatakan, pada survei CiGMark bertajuk "Peta Dukungan Calon Presiden 2024" dengan responden 1.200 orang responden (usia 15 tahun ke atas) di 34 provinsi pada periode 9-17 Juni 2022, terungkap bahwa Kamil menjadi pasangan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo maka dipastikan unggul dari pasangan lain.
Di dalam simulasi yang dilakukan CiGMark, duet antara Prabowo-Kamil sebagai calon presiden-wakil presiden mampu meraih elektabilitas sebesar 40,6 persen, sedangkan pasangan Ganjar-Anies Baswedan masih stagnan di 37,9 persen.
Sedangkan apabila simulasi pasangan Pranowo-Kamil, duet ini tercatat mampu meraih dukungan 42,7 persen. Mengungguli pasangan Prabowo-Baswedan yang hanya sebesar 37 persen.
Baca Juga:Survei PWS: Prabowo Dianggap Paling Layak Maju di Pilpres 2024 Ketimbang Menteri Lainnya
Di dalam survei yang sama ketika responden diberikan pertanyaan terbuka (top of mind) calon presiden, ada lima nama yang paling menonjol yaitu Pranowo 14,1 persen, Prabowo Subianto 11,7 persen, Baswedan 9,5 persen, Joko Widodo 4,7 persen serta Kamil 4,0 persen. Sementara sebanyak 48,8 persen responden belum mempunyai pilihan.
Sedangkan untuk top of mind calon wakil presiden nama yang paling menonjol adalah Sandiaga Uno sebanyak 7,7 persen, Kamil 6,2 persen, serta Baswedan 4,9 persen.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, mengatakan, kapasitas Kamil sebagai gubernur jawa barat merupakan modal kompetensi yang tak terbantahkan, bahkan untuk jabatan presiden sekalipun.
"Jadi dengan atau tanpa survei, kontribusi seorang Ridwan Kamil bagi pasangannya di pilpres itu mudah dibaca. Selain kapasitas, Ridwan Kamil memiliki popularitas yang bagus, dan elektabilitas yang tinggi," kata Suryadi.
Ia menilai meski Kamil bukan gubernur yang paling dijagokan dalam setiap survei dalam hal popularitas, namun tidak boleh dilupakan bahwa Kamil adalah gubernur dengan resistensi yang rendah. "Sehingga Ridwan Kamil adalah sosok yang paling potensial dijual dibanding gubernur lain," katanya.
Menurut dia, keberhasilan Jawa Barat mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi adalah prestasi tambahan Kamil yang bisa ditransformasi menjadi modal politik.
"Di dalam pandangan saya, jangankan untuk wakil presiden, bahkan untuk jabatan presiden pun Ridwan Kamil punya kapasitas. Namun sayangnya Ridwan Kamil tidak memiliki partai politik, dan lebih disayangkan lagi karena tiket untuk capres seperti sudah diborong oleh petinggi parpol," katanya.
Masalah utama pencalonan Kamil, diakui Karim, adalah soal memenangkan tiket yang digenggam partai politik. Jika partai politik berambisi ikut kontestasi dan memaksakan pimpinannya maju, peluang munculnya tokoh di luar struktur partai kian kecil. "Harapan kita pilpres sebagai ajang penyegaran politik nasional juga makin tipis," tuturnya.
Pada sisi lain, dia menilai jika Kamil digadang-gadang sebagai unggulan cawapres bukan karena kapasitasnya yang tidak memadai sebagai calon presiden, tapi lebih karena keterbatasan akses pada tiket capres.
Jabatan gubernur sendiri adalah "laboratorim politik" paling tepat untuk seorang tokoh mencalonkan sebagai presiden. Oleh karena itu, sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan jika calon presiden memiliki pengalaman menangani urusan warga selevel provinsi, sebab apa yang ditangani presiden juga menjadi urusan gubernur.
Mengomentari hasil survei CigMark dimana Kamil diposisikan sebagai wakil Prabowo, unggul dari pasangan lainnya, dengan elektabilitas 37,7 persen, dinilai Suryadi, merupakan perpaduan yang tepat.
"Dalam pandangan saya, adalah perjudian politik yang berbahaya jika mereka yang tidak memiliki pengalaman menangani urusan publik maju sebagai capres atau cawapres," katanya.
"Jadi sederhananya, jika calon berasal dari militer ia harus memiliki pengalaman menduduki jabatan tertinggi, setidak-tidaknya berpengalaman menangani urusan pertahanan dalam lingkup nasional. Kalau datang dari sipil, ia memiliki pengalaman menangani urusan publik setidaknya selevel provinsi," katanya. (Antara)
