Pengadu juga menerima sejumlah informasi dari media masa lokal di Provinsi Gorontalo yang menyebutkan Teradu melarikan diri dengan membawa dana masyarakat.
Para Pengadu memperoleh rekap data kehadiran Teradu sebagai Ketua maupun Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Terhitung sejak Januari – Maret 2022, Teradu hadir di kantor hanya 14 hari kerja.
“Kami juga mendapat laporan sejumlah orang yang diduga menjadi korban investasi Teradu mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Pahuwato yang meminta pertanggungjawaban dan pengembalian dana mereka segera,” tegasnya.
Para Pengadu kembali melakukan klarifikasi kepada Teradu melalui zoom meeting atau daring atas sejumlah persoalan tersebut. Namun Teradu tidak hadir dengan alasan keamanan yang tidak memungkinkan.
Baca Juga:Polres Jakbar Ringkus Komplotan Investasi Bodong Alat Kesehatan
Sementara itu, Teradu menolak tegas seluruh dalil aduan yang disampaikan Pengadu I sampai V dalam persidangan. Pengadu dinilai tidak hati-hati dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktifitas yang dilakukannya.
Pengadu dinilai tidak dapat membuktikan atrading yang dilakukan oleh Teradu merupakan kegiatan yang ilegal (bodong). Menurutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian tidak pernah dilibatkan untuk menentukan trading tersebut legal atau ilegal.
“Walau dapat dibuktikan trading yang dilakukan oleh Teradu merupakan kegiatan yang ilegal, para Pengadu harus berdasarkan pada keterangan lembaga terkait seperti OJK dan Kepolisian,” lanjutnya.
