facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Prof Armin Tanggapi Jadwal Pelantikan Andi Sudirman, Sebut Aturan Sudah Ada di Kemendagri

Eviera Paramita Sandi Jum'at, 04 Maret 2022 | 12:37 WIB

Prof Armin Tanggapi Jadwal Pelantikan Andi Sudirman, Sebut Aturan Sudah Ada di Kemendagri
Pengamat Politik Pemerintahan dari Unhas Prof Dr Armin Arsyad mengomentari soal jadwal pelantikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. [Foto : Istimewa]

Jadwal tersebut juga merupakan tenggat waktu untuk mendapatkan wakil gubernur sebagai pendamping Andi Sudirman sampai habis masa baktinya.

SuaraSulsel.id - Pengamat Politik Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Prof Dr Armin Arsyad mengomentari soal jadwal pelantikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel definitif yang hampir dipastikan melewati tanggal 5 Maret 2022.

Jadwal tersebut juga merupakan tenggat waktu untuk mendapatkan wakil gubernur sebagai pendamping Andi Sudirman sampai habis masa baktinya. Hal ini dinilai sejumlah kalangan tak memberikan ruang bagi calon wakil gubernurnya.

Namun Guru besar Unhas ini menyebutkan bahwa, para politisi tidak bisa berspekulasi atau menarik sebuah konklusi bahwa pelantikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang melewati 5 Maret 2022 karena keinginan pribadi Andi Sudirman.

“Setahu saya jadwal pelantikan itu ditentukan oleh Kemendagri dan dilakukan di istana (Negara). Jadi kalau mau disebut ini diatur oleh pihak Andi Sudirman itu tidak begitu, Kemendagri yang menentukan jadwal pelantikan,” ujar Prof Armin Arsyad, Jumat (4/3/2022) di Makassar.

Sebagai akademisi ia memberikan masukan kepada Andi Sudirman Sulaiman. Ia berujar setelah pelantikan nantinya sebagai Gubernur Sulsel definitif, maka harus semakin kencang melakukan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya.

Janji janji politik harus segera dituntaskan hingga masa bakti berakhir.

Soal isu kepincangan pemerintahan yang disebutkan sejumlah politisi dari legislatif khususnya partai pengusung Andi Sudirman saat pilgub lalu, dinilai Prof Armin tak masuk akal.

“Kalau saya berkesimpulan bahwa justru jika ada wakil (gubernur) justru sebaliknya. Pemerintahan tanpa wakil gubernur tidak akan pincang, akan berjalan dengan baik,” qtegasnya.

Terlalu banyak kasus yang bisa dipakai untuk berkaca dalam proses membuktikan bahwa keberadaan wakil dalam pemerintahan justru memberikan plus dan minus. Ada nilai positifnya dan ada juga nilai negatifnya, khususnya dalam harmonisasi jalannya pemerintahan.

Komentar

Berita Terkait