SuaraSulsel.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur masih menjadi pro dan kontra. Hal itu mendapat tanggapan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla usai mengikuti pemilihan Rektor Unhas di Kampus Universitas Hasannuddin Makassar, Kamis 27 Januari 2022.
Dalam pandangan JK, pemindahan Ibu Kota Negara akan menimbulkan dampak positif bagi pemerintahan daerah.
"Bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti,” kata Jusuf Kalla dihadapan wartawan di Makassar.
Baca Juga:Sekjen PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN
JK menambahkan, pro dan kontra pemindahan IKN ke Kaltim tidak semestinya berlanjut.
Pasalnya, DPR telah menyetujui pemindahan tersebut.
"DPR telah ketok palu," ujar JK.
"Itu urusan mereka (pro dan kontra). Tapi yang penting formalitasnya (pemindahan) sudah ada," imbuhnya lagi.
Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang. Bahkan selain itu, DPR juga memutuskan nama baru IKN dengan Nusantara.
Baca Juga:Hasto PDIP Ungkap Banyak Nama Telah Dikantongi Jokowi untuk Pimpin IKN Nusantara, Siapa Saja?
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, akan berdampak pada perekonomian di Jakarta.
Salah satunya, kata Prasetio, hal itu akan meminimalisir terganggunya ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi.
"Pemindahan Ibu Kota tentu kami dukung. Pemindahan tersebut ada dampak ekonominya, kan jauh, kalau ada unjuk rasa, atau apa pun," katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengaku aneh pada masyarakat yang menilai presiden sebagai kepala pemerintahan, selalu salah bahkan sejak presiden pertama Indonesia Soekarno.
Padahal, kata dia, dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dapat meningkatkan pertumbuhan di daerah yang jadi Ibu Kota baru tersebut, seperti Jakarta yang tadinya tidak terlihat sebagai metropolitan.
"Sekarang kan kelihatan metropolitan. Contohnya kawasan dari Thamrin sampai Sudirman. Kemudian dulu kami tidak punya MRT, sekarang minimal Lebak Bulus sampai HI sudah ada, sekarang diteruskan lagi sampai Kemayoran," ucapnya.
Walaupun Ibu Kota Negara pindah, Prasetio menyebut bahwa status kekhususan daerah masih menjadi pertimbangan pemerintah.
"Kalau tidak, dampak politiknya beda. Akan ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 dan sebagainya. Padahal daerah Jakarta tidak terlalu besar dan padahal penyangganya besar," ucapnya.
