Nurdin Abdullah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Kemudian Pasal 12 B, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Nurdin juga dikenakan pidana pengganti yakni wajib mengembalikan uang Rp3 miliar dan 350 ribu dollar singapura atau sekitar Rp3,6 miliar ke kas negara dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak, maka hartanya akan dirampas dan dilelang termasuk lahan di Maros. Jika tidak mencukupi nilai nominal itu, maka akan diganti penjara 10 bulan.
Diberhentikan Tidak Hormat
Baca Juga:Warga Sulsel Terdampak Banjir Dievakuasi Anggota Basarnas
Sementara, Edy Rahmat, mantan Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel kini diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara. Edy terbukti melakukan korupsi secara sadar sejak tahun 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel Imran Jausi mengatakan proses pemberhentian Edy sebagai ASN sedang diproses. Saat ini tinggal menunggu salinan putusan dari pengadilan negeri Makassar.
"Sudah ada kekuatan hukum tetap, akan segera diberhentikan tidak hormat. Kita ajukan ke BKN dan Kementerian Dalam Negeri," kata Imran, Selasa, 7 Desember 2021.
Ia mengatakan seluruh hak Edy Rahmat akan dicabut. Termasuk tunjangan pensiunan.
Hal tersebut diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 250 huruf b, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Baca Juga:Sulsel Kejar Target Vaksinasi Sampai Akhir Tahun, Seribu Vaksinator Dikerahkan
Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemberhentian PNS tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
