SuaraSulsel.id - Masuknya investasi asing di Sulawesi Tenggara disebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta membuka banyak lapangan kerja.
Namun sisi lain, juga membawa masalah terkait hadirnya Tenaga Kerja Asing (TKA).
Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhani, saat terjun ke lapangan. Bersama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), di Kendari, Sulawesi Tenggara,Jumat 12 November 2021.
KSP bersama Kemenaker di Kendari selama beberapa hari terakhir mengawal penyelesaian persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara.
Baca Juga:Viral, Janjikan Ayahnya Bebas, Oknum Kapolsek Diduga Tega Tiduri Anak Tersangka
Menurut Fadjar selama berada di lapangan, masyarakat menyampaikan beberapa masalah terkait kedatangan TKA. Diantaranya kurangnya pengawasan, pelatihan yang kurang dipenuhi para TKA, pendataan jumlah, serta fungsi mereka di lapangan.
Tantangan utama dalam mengatasi persoalan TKA adalah kurangnya koordinasi di berbagai level. Dari koordinasi antar kementerian, provinsi, hingga daerah tingkat II.
"Rapat koordinasi antar lembaga, terkait data penempatan tenaga kerja, regulasi yang harus diharmonisasi tentang TKA mesti dilakukan. KSP akan segera menindaklanjutinya," kata Fadjar.
Haryanto, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker mengakui, pengawasan penggunaan TKA memerlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait.
"Penyelesaian banyaknya TKA khususnya di Konawe, baik dari sisi jumlah maupun perijinan, memang harus dilakukan bersama-sama oleh pengawas ketenagakerjaan serta dari Ditjen Imigrasi," tutur Haryanto.
Baca Juga:Menurun, Pasien Aktif Covid-19 di Kota Kendari Tersisa 51 Orang
Sebagai informasi, sebelumnya pada Juni 2020 ratusan TKA asal Tiongkok datang ke Sulawesi Tenggara. Kedatangan mereka terbagi dalam dua gelombang. TKA yang sebagian bekerja di Kabupaten Konawe ini dinyatakan telah mengantongi izin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk soal visa kerja 312.
