“Jadi tanah-tanah mana di PTPN yang akan dilepaskan, berapa harganya, maka negara akan mengambil alih dengan pengurangan PMN. Tentunya pengurangan PMN memerlukan suatu PP, dan kordinasi dengan kementerian keuangan,” jelas Susyanto.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menawarkan solusi pendataan tanah PTPN yang sudah tidak dimanfaatkan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto menilai, secara regulasi tanah yang tidak dimanfaatkan masuk kategori sebagai tanah terlantar.
“Kalau mengacu pada PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, tanah yang tidak digunakan masuk kategori tanah terlantar. Nah, tinggal didata saja, mana tanah-tanah PTPN yang sudah tidak terpakai,” ujarnya.
Rapat Koordinasi penyelesaian konflik agraria yang beririsan dengan Hak Guna Usaha Perum Perhutani dan PTPN akan kembali digelar dalam waktu dekat, sebagai persiapan pelaporan kinerja tim reforma agraria.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Kerahkan 5 Mobil Vaksinasi ke Daerah, Kejar Target Herd Imunity
