Pada tahun 1961 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067A, administrasi pemerintahan berubah dengan penghapusan sistim distrik dan diganti dengan pembentukan pemerintahan kecamatan, sehingga Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja menjadi 9 Kecamatan dan 135 Kampung dengan luas wilayah 3.205,77 kilo meter persegi.
Setelah diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 238 Desa.
Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan serta pendekatan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 6 Tahun 2005, terjadi pemekaran Kecamatan dan Kelurahan/Desa menjadi 40 Kecamatan, 87 Kelurahan dan 223 Lembang.
"Lembang ini nama lain di Tana Toraja Lembang, sama dengan desa. Jadi Kepala Lembang itu artinya Kepala Desa," tutur Evivana.
Baca Juga:Kejari Tana Toraja Geledah Kantor PDAM Torut, Ini yang Dicari
Seiring berjalannya waktu, pada 21 Juli 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan pembangunan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
Sehingga kabupaten Tana Toraja menjadi dua kabupaten, yaitu kabupaten Tana Toraja sebagai kabupaten induk dan kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonomi baru.
Dengan terbentuknya kabupaten Toraja Utara, maka luas wilayah kabupaten Tana Toraja menjadi 2.054,30 kilometer persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, 47 kelurahan dan 112 lembang.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Dorong Pemerataan Pembangunan, Pembangunan Jalan di Tana Toraja Lanjut
