Mengenai anggaran pengadaan pakaian dinas itu, Jabir menyatakan, itu hal wajar, karena merujuk pada Peraturan Gubernur atau Pergub tentang pengadaan pakaian dinas, dan bukan dibuat-buat pengadaannya.
"Ini kan standar bajunya masuk di standar biaya umum, ada di Pergub mengatur itu. Satu anggota kan dapat tiga baju, kalau dikalikan maka anggaran dapat segitu dengan total 85 anggota dewan. Jadi anggarannya tidak bisa lewat dari standar biaya diatur Pergub," ucap dia kembali menjelaskan.
Salah seorang anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid menambahkan pengadaan baju dinas itu adalah hal yang wajar, kerena sudah diatur dalam aturan yang berlaku, kecuali tidak ada aturan tentu akan ditolak.
Dari pantauan di situs lpse.sulselprov.go.id, tercatat ada 24 perusahaan yang mengikuti tender, 10 perusahan diantaranya sudah memasukkan penawaran dan harga terkoneksi dengan aturan dari standar harga tender pada situs tersebut. (Antara)
Baca Juga:Siswa Palopo Diberi Amanah Memegang Baki Bendera Merah Putih Saat Upacara 17 Agustus
