SuaraSulsel.id - Kantor Staf Kepresidenan atau KSP mengingatkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan jangan hanya dalam proses pembangunannya.
Pada tahap operasional, para pihak terkait juga harus melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Misalnya mengisi gerai-gerai di pelabuhan atau stasiun,” jelas Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta saat kunjungan lapangan dan rapat koordinasi pembangunan Proyek Strategis Nasional Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis 3 Juni 2021.
Apa yang disampaikan Febry bukan tanpa sebab. Febry menilai bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian lokal. Menumbuhkan wilayah-wilayah ekonomi baru di sekitar lokasi pembangunan.
Baca Juga:Ayo Warga Sulsel Jadi Konten Kreator Yoursay, Ada Hadiah Rp 10 Juta
“Untuk itu, masyarakat harus terlibat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton,” ujar Febry.
Pada rapat koordinasi, Febry juga mendorong para pihak untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Selatan, khususnya dalam hal pengadaan tanah.
“Pengadaan tanah harus segera diselesaikan. Bangun komunikasi yang baik antar kementerian/lembaga yang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar target pembangunan dapat tercapai,” ucap Febry.
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Febry, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi apabila ditemukan kendala di lapangan.
“Tim Percepatan (yang beranggotakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang telah dibentuk dapat dijadikan forum untuk melakukan koordinasi,” jelas Hayat.
Baca Juga:Kemarin Diperiksa KPK, Hari Ini Andi Sudirman Saksi di Pengadilan Negeri Makassar
Sebagai informasi, terdapat dua proyek pembangunan infrastruktur yang dikunjungi oleh Kantor Staf Presiden pada 2-3 Juni 2021, yaitu pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare dan Makassar New Port.
Dua proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Jalur Kereta Api Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Jalur kereta api sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat. Menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik.
Kereta api Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun ini. Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional.
KSP mendorong percepatan pembangunan MNP serta infrastruktur pendukung lainnya, terutama pembangunan akses jalan tol menuju MNP.
